BPKP Lakukan Audit Pelaksanaan Anggaran Empat OPD Pemprov Malut

Ringkasan Berita:

• Kata Sarbin Sehe, anggaran empat OPD yang akan diaudit meliputi, BKD (Badan Kepegawaian Daerah), Dikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), lalu Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) serta Dinas Kesehatan, lingkup Pemprov Malut.
• Selain pihak BPKP melakukan audit ke beberapa OPD, kata Sarbin Sehe, ada juga rapat membahas soal dana transfer pusat ke daerah.
• Untuk rencana saat ini seperti audit dari BPK, akan berlangsung selama tiga minggu.

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara laksanakan rapat bersama dengan BPKP perwakilan Maluku Utara terkait dengan audit pelaksanaan anggaran di empat OPD.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe usai rapat, pada Senin (10/11/2025) di Sofifi. 

Kata Sarbin Sehe, anggaran empat OPD yang akan diaudit meliputi, BKD (Badan Kepegawaian Daerah), Dikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan).

Baca juga: Aliansi Ini Desak Sofifi Jadi Ibu Kota Maluku Utara yang Berdaulat

Lalu Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) serta Dinas Kesehatan, lingkup Pemprov Malut.

Selain pihak BPKP melakukan audit ke beberapa OPD, kata Sarbin Sehe, ada juga rapat membahas soal dana transfer pusat ke daerah.

Sehingga 2 sampai 3 minggu kedepan, pihak BPKP akan melakukan penajaman ke empat OPD yang sementara mau di audit.

"Audit dan penajaman ini oleh BPKP ke empat OPD itu menyeluruh yang didalamnya juga pengelolaan keuangan secara transparan," jelas Sarbin Sehe.

Ditanya terkait hasil audit pihak BPK secara keseluruhan dan untuk Dinas Lingkungan Hidup, Sarbin Sehe mengaku belum keluar hingga saat ini.

"Waktunya nanti di 30 November nanti sudah ada hasilnya," tegas Sarbin Sehe.

Ia juga menambahkan, untuk rencana saat ini seperti audit dari BPK, akan berlangsung selama tiga minggu. (*)