Aliansi Ini Desak Sofifi Jadi Ibu Kota Maluku Utara yang Berdaulat

Ringkasan Berita:1. Brigade Sofifi menggelar demonstrasi, menuntut Pemprov percepat pembangunan dan penegasan status Sofifi sebagai pusat pemerintahan yang berdaulat
2. Brigade Sofifi juga menuntut pembentukan tim percepatan DOB Kota Sofifi bersama DPRD Maluku Utara
3. Sarbin Sehe: Pemprov terus berkoordinasi dengan Pempus untuk mempercepat pembangunan ibu kota

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Gelombang aspirasi warga kembali menggema di halaman Kantor Gubernur Maluku Utara, Senin (10/11/2025).

Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Brigade Sofifi menggelar demonstrasi, menuntut pemerintah provinsi (Pemprov) mempercepat pembangunan dan penegasan status Sofifi sebagai pusat pemerintahan yang berdaulat, bukan sekadar simbol administratif.

Dalam orasinya, Darwin, perwakilan massa aksi, menegaskan bahwa perjuangan ini lahir dari kekecewaan masyarakat atas lambannya langkah pemerintah dalam memajukan Sofifi sebagai ibu kota yang representatif.

"Kami tidak ingin Sofifi hanya jadi nama dalam dokumen resmi, "seru Darwin dengan lantang.

Baca juga: Kapolres Taliabu AKBP Adnan Wahyu Kashogi Bentuk Pospol KP3, Cegah Penyeludupan Miras Jalur Laut

"Kami ingin Sofifi hidup sebagai jantung pemerintahan yang sesungguhnya, "sambungnya.

Aksi tersebut disertai penyampaian 8 tuntutan yang dinilai penting untuk menyeimbangkan pembangunan antarwilayah di Maluku Utara.

1. Mendesak Gubernur agar mewajibkan seluruh ASN berdomisili di Sofifi, guna memastikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
2. Seluruh rapat dan kegiatan dinas harus dilaksanakan di Sofifi, bukan di luar ibu kota.
3.Percepatan alokasi anggaran infrastruktur strategis untuk mendukung visi Kota Metropolitan Sofifi.
4. Pembentukan Tim Percepatan DOB Kota Sofifi bersama DPRD Maluku Utara.
5. Pencopotan pejabat OPD dan Sekda yang diduga terlibat kasus korupsi berdasarkan fakta persidangan pemerintahan sebelumnya.
6. Pengangkatan putra-putri lokal Oba/Sofifi dalam jabatan strategis pemerintahan provinsi.
7. Penutupan kantor perwakilan OPD di Ternate dan pemindahan penuh ke Sofifi.
8. Ultimatum aksi lanjutan berupa pemboikotan seluruh aktivitas pemerintahan, jika tuntutan diabaikan.

"Bebaskan Sofifi dari penjara administratifnya! Sofifi adalah martabat kita! Sofifi harga diri Maluku Utara!”.

Menanggapi aksi itu, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menegaskan bahwa arah kebijakan Pemprov saat ini bukan lagi soal status politik Sofifi, melainkan bagaimana mengisi pembangunan secara konkret dan berkelanjutan.

"Gubernur dan saya tidak lagi bicara urusan politik. Kita sudah punya dasar hukum yang kuat melalui UU nomor 46/1999 dan UU nomor 1/2003."

"Sekarang fokus kita adalah membangun Sofifi, "papar Sarbin Sehe saat dimintai keterangan usai aksi.

Dikatakan, Pemprov terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat (Pempus) untuk mempercepat pembangunan ibu kota, termasuk mendorong peningkatan konektivitas yang menjadi kunci pertumbuhan wilayah.

"Sofifi ke depan harus terkoneksi. Poros pembangunan ada di sini, dan itu dimulai dari pembangunan jalan trans Kieraha, "ujarnya.

Terkait anggaran pembangunan Sofifi dalam R-APBD induk 2026 yang sempat dipersoalkan massa aksi.

Sarbin Sehe menjelaskan bahwa pemerintah tidak bisa membangun semua menggunakan dana APBD semata.