Target Terlampaui: Sherly Laos Antar Maluku Utara Raih Zona Hijau MCSP KPK

Ringkasan Berita:

• Kerja keras Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Sherly Laos membuahkan hasil gemilang.
• Maluku Utara dinyatakan masuk Zona Hijau Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
• Tidak hanya sekadar berada di zona hijau, Maluku Utara juga mencatat skor 88, melampaui target Sherly Laos yang dipatok pada angka 85.

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI- Kerja keras Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Sherly Laos membuahkan hasil gemilang.

Maluku Utara dinyatakan masuk Zona Hijau Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tidak hanya sekadar berada di zona hijau, Maluku Utara juga mencatat skor 88, melampaui target Sherly Laos yang dipatok pada angka 85.

Baca juga: 12 Ramalan Keuangan Shio Besok Minggu 30 November 2025, Akhir Bulan saatnya Mulai Usaha

Capaian ini meningkat signifikan per 28 November 2025, usai sejumlah area kinerja diverifikasi langsung oleh tim KPK.

Plt. Inspektur Inspektorat Malut, Nani Riana Pakaya, menyampaikan bahwa meski pengumuman resmi dari KPK belum dirilis, hasil penilaian sudah dapat dilihat melalui sistem pemantauan lembaga antikorupsi tersebut.

“Alhamdulillah, skornya sudah 88. Ini pencapaian luar biasa. Atas arahan Ibu Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda, serta melalui konsultasi intens dengan KPK, kita berhasil masuk zona hijau,” ujar Nani saat dihubungi, Sabtu (29/11/2025).

Baca juga: 3 Shio Paling Beruntung Minggu Ini 1-7 Desember 2025, Hoki Melimpah di Awal Bulan

Dengan skor tersebut, Maluku Utara berada di peringkat ketiga nasional, tepat di bawah DKI Jakarta sebagai provinsi dengan skor tertinggi.

Meski begitu, Nani menyebut masih ada satu area penilaian yang belum rampung diverifikasi. Karena itu, ia optimistis bahwa skor Malut masih berpeluang naik.

Menutup keterangannya, ia mengapresiasi seluruh pimpinan OPD yang dinilai responsif dan bekerja maksimal mengikuti instruksi Gubernur, sehingga Maluku Utara menutup tahun 2025 dengan catatan kinerja antikorupsi yang membanggakan. (*)