Fraksi Golkar Kritik Penempatan Guru dan Sistem Zonasi, Bupati Halmahera Selatan: Sangat Baik

Ringkasan Berita:1. Fraksi Golkar menilai ada disparitas antara jumlah guru di setiap sekolah pada wilayah terpencil dan perkotaan
2. Selain penempatan tenaga guru, fraksi ini juga mengkritisi sistem pembangunan berbasis zonasi 
3. Bassam: Bak buah simalakama, guru yang mengajar di pelosok justru punya keinginan mengajar di kota

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Anggota Fraksi Golkar DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara Sagaf Hi Taha mengkritisi penempatan tenaga guru pada wilayah terpencil dan perkotaan.

Ia menilai terjadi disparitas antara jumlah guru di setiap sekolah pada wilayah terpencil dan perkotaan.

"Ada sejumlah desa-desa terjauh, sampai saat ini krisis guru, sementara di kota guru menumpuk, "tegasnya dalam rapat paripurna dengan agenda persetujuan rancangan Perda APBD 2026 di gedung DPRD Halmahera Selatan, Sabtu (29/11/2025).

Selain penempatan tenaga guru, ia juga mengkritisi sistem pembangunan berbasis zonasi yang diterapkan pemerintah daerah.

Baca juga: Kuota Haji 2026 Halmahera Selatan Hanya 7 Orang, Bassam Kasuba: Kita Tidak Bisa Berbuat Banyak

Sebab pihaknya tidak mendapatkan data terkait kebutuhan-kebutuhan spesifik di masing-masing zona.

"Kami minta Bappeda menyiapkan basis data yang jelas baik itu data demigrafi, data spasial maupun data sektoral."

"Karena kita bicara basis zonasi, kita bukan hanya bicara jalan dan jembatan, kita bicara multi sektor, "tandasnya.

Menggapi kritik tersebut, Bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba justru menyambut baik.

Ia menilai kritik dari Fraksi Golkar sangat bermanfaat buat pemerintah daerah.

"Saya rasa apa yang disampaikan Pak Sagaf sangat baik sekali, sangat bermanfaat bagi kepemimpinan saya, "jawabnya usai hadiri rapat paripurna di gedung DPRD Halmahera Selatan.

Untuk masalah pemerataan tenaga guru, ia mengibaratkan seperti buah simalakama.

Di mana ada guru yang mau disebar ke wilayah terpencil, tapi secara personal mereka ingin mengajar di perkotaan.

"Tapi nanti kita coba cari formulasi tepat agar tenaga pendidik ini berfikir punya tanggung jawab dan kewajiban mendidik di (wilayah) pelosok-pelosok, "ujarnya.

Bassam juga mengklaim tenaga guru yang ditunjuk jadi Pj Kepala Desa (Kades) mulai jauh berkurang, terkecuali sudah tidak ada pilihan.

"Kita ingin orang yang ditempatkan di desa itu orang yang memahami kondisi desa, dan sebagai tokoh masyatakat desa."