Plt Kadinkes Malut Minta Dukungan Daerah untuk Capai UHC 2026

Ringkasan Berita:

• Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, dr. Julys Giscard Kroons, menegaskan bahwa pemerintah provinsi membutuhkan dukungan penuh dari kabupaten/kota untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2026.
• Pulau Taliabu masih menghadapi kendala pada proses pendataan.
• Pemerintah daerah sedang melakukan verifikasi ulang untuk memastikan masyarakat yang menjadi tanggungan pemerintah daerah maupun yang ditanggung oleh pemerintah pusat.

TRIBUNTETNATE.COM,SOFIFI- Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, dr. Julys Giscard Kroons, menegaskan bahwa pemerintah provinsi membutuhkan dukungan penuh dari kabupaten/kota untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2026.

“Kita berharap tahun 2026 seluruh daerah bisa mencapai UHC. Untuk 2025 ini, hanya Kabupaten Pulau Taliabu yang belum masuk dalam kategori UHC,” ujar dr. Julys kepada Tribunternate.com di Ternate, Kamis (11/12/2025).

Menurutnya, Pulau Taliabu masih menghadapi kendala pada proses pendataan. Pemerintah daerah sedang melakukan verifikasi ulang untuk memastikan masyarakat yang menjadi tanggungan pemerintah daerah maupun yang ditanggung oleh pemerintah pusat.

Baca juga: Sukur Lila: 50.758 Rumah di Maluku Utara Tidak Layak Huni

Baca juga: Main Judi Togel, Pria Gorontalo Dibekuk Ditreskrimum Polda Malut

“Taliabu sementara melakukan pembinaan data. Mereka melakukan pendataan ulang untuk memastikan siapa saja yang menjadi tanggungan daerah dan pusat,” jelasnya.

Terkait pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD), Julys mengakui tentu berdampak pada kemampuan kabupaten/kota dalam mengalokasikan anggaran jaminan kesehatan di tahun berikutnya.

“Pemangkasan anggaran jelas akan berpengaruh. Kabupaten/kota pasti akan mencari formulasi baru agar UHC tetap bisa berjalan, karena layanan kesehatan adalah prioritas,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa meski kondisi fiskal menantang, pemerintah daerah tetap berkewajiban memastikan masyarakat mendapat akses jaminan kesehatan tanpa hambatan. (*)