Kantor Pos Bobong dan Komisi III DPRD Taliabu Bahas Data Penerima Bansos

TRIBUNTERNATE.COM, TALIABU - Komisi III DPRD Pulau Taliabu, Maluku Utara, menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kantor POS Bobong, Rabu (17/12/2025).

RDP dihadiri Kepala Kantor Pos Bobong, Ridwan Ibrahim, dan Kepala Dinas Sosial Pulau Taliabu, Burhanuddin Garusu.

RDP tersebut diinisiasi anggota DPRD untuk mendengarkan penjelasan terkait dengan keluhan warga penerima bantuan sosial (Bansos).

Baca juga: PLN UP3 Masohi Pastikan Listrik Andal Selama MTQ XXXI Maluku Tengah

Kepala Kantor Pos Bobong, Ridwan Ibrahim, meluruskan informasi miring yang belakangan beredar di grup Facebook terkait penyaluran bansos. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar atau hoaks.

Ia menjelaskan, kesalahpahaman kerap terjadi di kalangan penerima bantuan sehingga memicu beredarnya informasi yang keliru.

"Akhir-akhir ini terjadi isu-isu di media sosial salah satunya pemotongan itu adalah informasi hoax, dan kami juga sebelumnya sudah klarifikasi lewat media," kata Ridwan kepada Tribunternate.com.

Dia menjelaskan, Kantor Pos Bobong sebagai jasa penyaluran bansos, sementara Dinas Sosial Pulau Taliabu yang menyediakan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Ridwan menambahkan, bansos meliputi Progam Penerima Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra.

Baca juga: Jadwal Kapal Pelni KM Sangiang Desember 2025 - Januari 2026, Rute Khusus Nataru

Sambungnya, untuk PKH dan BPNT tahap 1,2,3, dan 4 T.A 2025 sudah tersalur.

Sementara BLT Kesra Bach 01 dan 02 sudah disalurkan kepada 1.329 KPM. Dan akan dilanjutkan pembagian BLT Kesra Bach 03 dalam waktu dekat kepada 1.058 KPM.

"Untuk bansos tahap 4 sebanyak 2.997 KPM," pungkasnya. (*)