Wali Kota Ternate Ingatkan Pentingnya Kunker dan Koordinasi Gubernur Maluku Utara ke Daerah

Ringkasan Berita:1. Kehadiran gubernur dalam kunker resmi ke daerah memiliki makna simbolik dan administratif yang penting, bukan sekadar pertemuan informal
2. Keberhasilan pembangunan Maluku Utara tidak boleh dipahami sebagai keberhasilan individu atau sektor tertentu, melainkan sebagai hasil kerja kolektif seluruh kepala daerah
3. Tauhid: Ternate bukan ibu kota provinsi, saya justru ingin bertemu ibu gubernur secara resmi di Sofifi, pusat pemerintahan provinsi Maluku Utara

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman menekankan pentingnya penguatan koordinasi dan penghormatan marwah pemerintahan antarlevel, menyusul paparan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 2025 dalam Forum Focus Group Discussion (FGD) yang dipimpin langsung Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, Rabu (16/12/2025).

Dalam forum evaluasi tersebut, Tauhid menyampaikan catatan kritis namun konstruktif kepada Gubernur, khususnya terkait belum dilakukannya kunjungan kerja (Kunker) resmi ke daerahnya sejak pelantikan kepala daerah Februari 2025 lalu.

"Saya ingin menyampaikan secara terbuka dan baik. Sejak dilantik, ibu gubernur memang berdomisili di Ternate."

"Tetapi secara pemerintahan belum pernah melakukan kunker resmi ke Pemkot Ternate."

Baca juga: Proyek-proyek Ini Akan Dikerjakan di Pulau Obi Halmahera Selatan 2026, Anggarannya Sentuh Rp 23 M

"Secara marwah pemerintahan, itu berbeda, "ujar M Tauhid Soleman sesuai amatan Tribunternate.com.

Menurutnya, kehadiran gubernur dalam kunker resmi ke daerah memiliki makna simbolik dan administratif yang penting, bukan sekadar pertemuan informal.

"Ternate bukan ibu kota provinsi, saya justru ingin bertemu ibu gubernur secara resmi di Sofifi, pusat pemerintahan provinsi Maluku Utara."

"Hal itu menjadi penting agar relasi pemerintahan terbangun secara institusional, bukan personal, "tegasnya.

Tauhid menilai, keberhasilan pembangunan Maluku Utara tidak boleh dipahami sebagai keberhasilan individu atau sektor tertentu, melainkan sebagai hasil kerja kolektif seluruh kepala daerah.

"Kita tidak lagi berbicara ‘legacy saya’, tapi ‘legacy kita’. Kita ini satu tim (gubernur, wakil gubernur, bupati dan wali kota) yang bekerja melayani masyarakat, "ujarnya.

Selain soal kunker, Tauhid juga menyoroti lemahnya koordinasi antarlevel pemerintahan, khususnya terkait kegiatan Pemprov Maluku Utara yang berlangsung di Kota Ternate tanpa pemberitahuan kepada pemerintah kota.

"Koordinasi terdengar sederhana tapi paling sulit dilakukan, beberapa kegiatan provinsi di Ternate saya justru tahu dari media atau media sosial. Padahal pemerintahan ini dibangun dengan semangat kebersamaan, "katanya.

Ia menegaskan pentingnya pemahaman yang sama mengenai wilayah jabatan dan wilayah kerja dalam praktik pemerintahan.

Hematnya, gubernur memiliki kewenangan jabatan di seluruh wilayah provinsi, namun pelaksanaan kegiatan teknis di wilayah kerja kabupaten/kota tetap memerlukan komunikasi dan koordinasi.

"Ketika gubernur berada di suatu wilayah, itu wilayah jabatan. Tetapi saat masuk ke kantor lurah atau melakukan kegiatan teknis, itu sudah masuk wilayah kerja pemerintah kabupaten/kota. Ini soal saling menghargai posisi dan kewenangan, "jelas Tauhid.