Wali Kota Ternate Ingatkan Pentingnya Kunker dan Koordinasi Gubernur Maluku Utara ke Daerah

Ia berharap ke depan setiap kegiatan pemerintahan, termasuk program bantuan seperti rumah tidak layak huni (RTLH), dapat dikoordinasikan lebih baik agar tidak menimbulkan kesan tumpang tindih maupun mengabaikan peran pemerintah setempat.

Baca juga: Simak, Ini Deretan Proyek yang Nanti Dikerjakan di Bacan Halmahera Selatan 2026, Pagunya Rp 40 M

"Kadang kami malu sebagai kepala daerah, karena tiba-tiba ada kegiatan besar tapi kami tidak tahu. Padahal kita satu tubuh pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, "ujarnya.

Menutup pernyataannya, Tauhid menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan ke depan.

"Ini bukan saling menyalahkan. Ini ikhtiar agar 2026 kita bisa bekerja lebih rapi, lebih saling menghargai, dan benar-benar hadir sebagai satu kesatuan pemerintahan untuk rakyat, "tandasnya. (*)