Pemkab Taliabu Dorong Rencana Umum Pengadaan dan Percepatan Tender 2026

Ringkasan Berita:1. Seluruh perangkat daerah di minta segera menyusun dan menginput RUP secara lengkap dan akurat
2. Kebijakan tersebut untuk memperkuat kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa
3. Dalam SE diterangkan bahwa RUP adalah instrumen penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan

TRIBUNTERNATE.COM, TALIABU - Pemkab Pulau Taliabu, Maluku Utara resmi menerbitkan surat edaran (SE) tentang percepatan penginputan rencana umum pengadaan (RUP) dan percepatan pelaksanaan tender tahun anggaran 2026.

Kebijakan tersebut untuk memperkuat kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa.

Sekaligus memastikan pelaksanaan program pembangunan bisa dimulai lebih awal dan tepat waktu.

Kepala ULP Pulau Taliabu Ritma Tri Astuti menjelaskan, dalam SR itu diterangkan bahwa RUP adalah instrumen penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan.

Baca juga: Kasus Persetubuhan Anak di Taliabu Mandek Sejak 2024, Korban Belum Dapat Kepastian Hukum

"Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah di minta segera menyusun dan menginput RUP secara lengkap dan akurat melalui sistem yang telah ditetapkan pemerintah, "terang Ritma, kepada Tribunternate.com, Kamis (18/12/2025).

Ritma memaparkan, tak hanya itu, Pemkab juga mendorong pelaksanaan tender dini untuk paket-paket pengadaan strategis maupun belanja rutin 2026.

Kata dia, langkah ini dinilai penting untuk menghindari keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

Dan meminimalkan penumpukan pekerjaan di akhir tahun 2026, serta meningkatkan kualitas hasil pengadaan.

"Kami mendorong seluruh perangkat daerah untuk segera menginput RUP secara lengkap dan tepat waktu."

"RUP yang tersusun dengan baik akan memudahkan proses tender dan menjadi dasar pelaksanaan pengadaan yang transparan dan akuntabel, "jelasnya.

Ia menyebutkan, percepatan tender Tahun Anggaran 2026 bertujuan agar pelaksanaan kegiatan dapat dimulai sejak awal tahun.

Baca juga: Kantor Pos Bobong dan Komisi III DPRD Taliabu Bahas Data Penerima Bansos

"Dengan tender yang dilakukan lebih awal, kami berharap tidak ada lagi penumpukan pekerjaan di akhir tahun, kualitas hasil pekerjaan lebih baik, dan serapan anggaran bisa lebih optimal, "imbuhnya.

Bagi Ritma, ULP/UKPBJ siap memberikan pendampingan kepada seluruh perangkat daerah.

"Kami siap memfasilitasi dan mendampingi agar proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan, tepat waktu, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, "tandas Risma. (*)