Mendagri Soroti Realisasi Pendapatan dan Pemerataan Ekonomi APBD Malut 2025

Ringkasan Berita:

• Sarbin Sehe, menghadiri Rakor Evaluasi APBD 2025 yang dipimpin Mendagri RI, Muhammad Tito Karnavian.
• Sarbin Sehe didampingi Asisten Setda Malut dan Pimpinan OPD, mengikuti pertemuan secara daring di kediamannya di Ternate.
• Tito Karnavian dalam arahannya menekankan pentingnya percepatan realisasi belanja di penghujung tahun 2025.

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI– Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian.

Sarbin Sehe didampingi Asisten Setda Malut dan Pimpinan OPD, mengikuti pertemuan secara daring di kediamannya di Ternate, Rabu (24/12/2025).

Tito Karnavian dalam arahannya menekankan pentingnya percepatan realisasi belanja di penghujung tahun 2025. Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto, agar pemerintah daerah mendorong penyerapan anggaran setinggi mungkin guna memperkuat daya beli masyarakat dan menggerakkan roda ekonomi di daerah.

Baca juga: Ramalan Karier 2026: Zodiak Libra, Scorpio Hingga Pisces Hadapi Tantangan dan Peluang Baru

​"Belanja pemerintah adalah instrumen penting untuk menstimulasi sektor swasta agar tetap hidup. Jika swasta bergerak, maka pertumbuhan ekonomi akan tinggi dan PAD akan bertambah melalui sektor pajak dan retribusi," jelasnya.

Menariknya, dalam paparan tersebut Mendagri memberikan catatan khusus bagi Provinsi Malut.

Ia mengungkapkan bahwa Maluku Utara mencatatkan angka pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan, yakni mencapai 39 persen, tertinggi di Indonesia.

Meski demikian, Mendagri mengingatkan bahwa pertumbuhan yang didorong oleh investasi besar tersebut, harus dibarengi dengan upaya pemerataan agar dampaknya benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya penguatan sektor UMKM dan investasi menengah-kecil.

Berdasarkan data evaluasi per 23 Desember 2025, secara nasional rata-rata realisasi pendapatan provinsi berada di angka 89,31 persen, sementara realisasi belanja provinsi berada pada angka 76,8 persen.

Oleh itu, Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah melakukan percepatan pembayaran kontrak pekerjaan di akhir tahun, agar angka realisasi belanja dapat melampaui target minimal 80 hingga 90 persen.

Ia mengapresiasi daerah dengan prestasi pendapatan tinggi dan meminta daerah yang realisasinya masih di bawah rata-rata nasional untuk segera melakukan evaluasi internal.

Usai mengikuti Rakor, Sarbin menyampaikan bahwa kinerja fiskal Provinsi Malut menunjukkan tren yang sangat positif.

Realisasi pendapatan daerah hingga saat ini menempatkan Maluku Utara dalam lima besar nasional.

“Alhamdulillah, realisasi pendapatan daerah Maluku Utara menunjukkan hasil yang menggembirakan. Ini merupakan bukti komitmen kita bersama dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal,” katanya.

Baca juga: Ramalan Karier 2026: Zodiak Libra, Scorpio Hingga Pisces Hadapi Tantangan dan Peluang Baru

Ia kembali menjelaskan bahwa berdasarkan data, realisasi anggaran per 23 Desember 2025, Pemprov Malut masuk dalam zona hijau berada pada urutan 5 besar nasional.

Secara faktual di lapangan, realisasi anggaran telah mencapai kisaran 80 hingga mendekati 90 persen. Data ini akan di update dalam sistem SIPD.

"Kita optimistis realisasi anggaran akan meningkat signifikan hingga akhir Desember, ini tujuannya agar perputaran uang di masyarakat semakin meningkat dan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara berjalan lebih merata dan inklusif," ucapnya. (*)