Rabu, 13 Mei 2026
Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Pemkab Halmahera Selatan

Wabup Halmahera Selatan Belum Tahu Total Anggaran Pembangunan Infrastruktur Makayoa

"Prinsipnya adalah, yang namanya kebutuhan dasar tetap jalan, "tegas Wakil Bupati Halmahera Selatan Helmi Umar Muchsin

Tayang:
Penulis: Nurhidayat Hi Gani | Editor: Munawir Taoeda
Tribunternate.com/Nurhidayat Hi Gani
INFRASTRUKTUR: Wakil Bupati Halmahera Selatan Helmi Umar Muchsin saat diwawancarai sejumlah awak media belum lama ini 
Ringkasan Berita:1. Wakil Bupati Halmahera Selatan Helmi Umar Muchsin mengaku belum tahu nilai anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di Makian dan Kayoa (Makayoa).
2. Ada pun pembangunan di wilayah Makayoa masuk prioritas 2026 berdasarkan program pembangunan berbasis zonasi yang dicanangkan kepada daerah
3. Menurut Helmi, nilai anggaran pembangunan di wilayah Makayoa, dapat diketahui jika dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sudah terbit

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Wakil Bupati Halmahera Selatan, Maluku Utara Helmi Umar Muchsin mengaku belum tahu nilai anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di Makian dan Kayoa (Makayoa).

Ada pun pembangunan di wilayah Makayoa masuk prioritas 2026 berdasarkan program pembangunan berbasis zonasi yang dicanangkan kepada daerah.

Menurut Helmi, nilai anggaran pembangunan di wilayah Makayoa, dapat diketahui jika dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sudah terbit.

Sementara itu ABPD Halmahera Selatan yang disahkan sebanyak Rp 1,7 triliun lebih masih dalam evaluasi Pemprov Maluku Utara.

Baca juga: 12 Ramalan Shio Besok Kamis 8 Januari 2026: Cinta, Karier, Nomor Hoki Lengkap

"APBD kita masih dievaluasi pemerintah provinsi. Jadi saya belum tahu, nanti DPA-nya sudah ada, baru kita lihat, "katanya saat ditemui TribunTernate.com di teras Kantor Bupati, Rabu (7/1/2026).

Dikatakan Helmi, pemerintah provinsi berkewajiban mengevaluasi R-APBD yang dilakukan oleh pemerintah di setiap kabupaten dan kota.

"Jadi kalau dievaluasi itu ada koreksi, maka dilakukan penyeseuaian. Misalnya DBH dirancang Rp 160 miliar lebih, kalau Pemprov berkemampuan bayar sekian, maka disesuaikan lagi, "jelasnya.

Di lain sisi, dalam pelaksanaan program pembangunan berbasis zonasi, pihaknya tidak mengabaikan program lain yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat di wilayah lain.

Pembeda dari program pembangunan berbasis zonasi dengan program lain adalah jumlah alokasi anggaran.

Baca juga: 5 Fakta Kemenangan Malut United atas PSBS Biak, Derbi Indonesia Timur di Super League

"Jadi ini pada porsi anggaran yang lebih besar saja ke zona yang dibangun, tapi tidak mengabaikan zona lain dalam tahun anggaran ini, zona lain tetap kebagian."

"Kan tidak mungkin kalau di zona Makayao, terus pelayanan pendidikan dan kesehatan di zona lain tidak jalan, itu tidak mungkin."

"Prinsipnya adalah, yang namanya kebutuhan dasar tetap jalan, "tandas Helmi Umar Muchsin. (*)

Sumber: Tribun Ternate
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved