Garap PAD Perikanan, Pemprov Malut Fokus Budidaya dan Konservasi

Ringkasan Berita:

• Provinsi Maluku Utara mulai menggarap potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perikanan dan kelautan.

• Asisten I Gubernur Maluku Utara, Kadri La Etje, mengatakan bahwa rapat tersebut digelar pada Sabtu 10 Januari 2026, pukul 08.00 hingga 18.00 WIT, atas undangan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe.

• Komitmen ini ditandai dengan pelaksanaan rapat teknis maraton yang melibatkan seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan balai perikanan kabupaten/kota se-Maluku Utara.

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI- Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai menggarap potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perikanan dan kelautan.

Komitmen ini ditandai dengan pelaksanaan rapat teknis maraton yang melibatkan seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan balai perikanan kabupaten/kota se-Maluku Utara.

Asisten I Gubernur Maluku Utara, Kadri La Etje, mengatakan bahwa rapat tersebut digelar pada Sabtu 10 Januari 2026, pukul 08.00 hingga 18.00 WIT, atas undangan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe.

Baca juga: Kapolres Ternate : Pesta Tanpa Izin, Siap-Siap Dipidana

Rapat berlangsung di Hotel Krisant, Kota Ternate.

Rapat teknis ini dihadiri Wakil Gubernur, Asisten II Sri Hartati, serta Asisten III Sukur Lila, untuk membedah peluang dan strategi peningkatan PAD dari sektor perikanan.

“Seluruh UPTD dan balai perikanan kabupaten/kota kami libatkan untuk memetakan potensi riil yang bisa dikembangkan sebagai sumber pendapatan daerah,” ujar Kadri.

Dalam forum tersebut, hadir delapan UPTD Perikanan Tangkap, yakni UPT Ternate, Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Utara, Tidore Kepulauan, Halmahera Tengah, dan Pulau Morotai.

Turut hadir UPT Budidaya Perikanan Halmahera Barat, UPT Budidaya Perikanan Halmahera Selatan, UPT Pengembangan Daya Saing dan Mutu Hasil Perikanan (BPMHP) Kota Ternate, BP2OK Kota Ternate, serta satu balai konservasi.

Secara keseluruhan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara memiliki 14 UPTD yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara teknis, sebagai penopang PAD daerah di bawah kepemimpinan Sherly Laos dan Sarbin Sehe.

Kadri mengungkapkan, hasil analisis Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, bersama para asisten menunjukkan peluang PAD sektor perikanan yang sangat signifikan, terutama jika sistem, tata kelola, dan pemanfaatan aset dibenah.

“Untuk sembilan UPTD perikanan tangkap, diperlukan perbaikan sistem cold chain, optimalisasi retribusi sarana dan prasarana, penataan retribusi tambat labuh kapal di bawah 30 GT, serta penguatan retribusi penanganan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI),” jelasnya.

Tak hanya perikanan tangkap, sektor budidaya perikanan juga diproyeksikan menjadi sumber PAD potensial.

Revitalisasi tambak udang vaname melalui penambahan luasan tambak, peningkatan volume produksi, serta konversi dari sistem tradisional plus menuju supra intensif menjadi salah satu fokus pengembangan.

Selain itu, tambak udang Millennial Shrimp Farming (MSF) yang dibangun Dinas Kelautan dan Perikanan pada 2022–2023 di Halmahera Barat, Halmahera Selatan, dan Tidore Kepulauan didorong untuk segera dikelola secara optimal. Dengan harga jual udang vaname berkisar Rp130 ribu hingga Rp150 ribu per kilogram dan rasio keuntungan (RC) mencapai 1,7, sektor ini dinilai mampu memberikan kontribusi PAD yang signifikan.

Di bidang daya saing, Balai Pengujian Mutu Perikanan di Bastiong, Ternate, yang sebelumnya telah meraih akreditasi A dan SNI, juga diarahkan untuk diaktifkan kembali.

Balai ini berpotensi mendatangkan PAD melalui layanan analisis sampel penelitian mahasiswa S1 dan S2 perikanan, pengujian sampel SPPG MBG, serta analisis biologi dan kimia perairan di wilayah eksploitasi pertambangan melalui skema kerja sama berkelanjutan.

Baca juga: Malut United Kalah 2-1 dari Persebaya Surabaya Meski 81 Persen Ball Possession: Game Plan Terlambat

Sementara itu, pada bidang Pengelolaan Ruang Laut (PRL), pemerintah mendorong UPT konservasi agar bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), meniru pola pengelolaan kawasan konservasi Raja Ampat. Sebagai perbandingan, UPT BLUD Raja Ampat pada tahun 2025 mampu menghasilkan potensi PAD hingga Rp34 miliar.

Melalui kepemimpinan Sherly Laos–Sarbin Sehe, Pemerintah Provinsi Maluku Utara optimistis potensi PAD dari sektor perikanan dan kelautan dapat dieksplorasi secara maksimal.

Pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara secara berkelanjutan. (*)