Transfer Pusat Dipangkas, Pemprov Maluku Utara Pacu PAD Lewat 7 Sumber Pajak Daerah

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memacu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal.
• Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah mengoptimalkan tujuh jenis pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Asli Daerah (Bapenda) Maluku Utara.
• 7 sumber pajak tersebut meliputi PKB, BBN-KB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Alat Berat, serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memacu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal.

Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah mengoptimalkan tujuh jenis pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Asli Daerah (Bapenda) Maluku Utara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, tujuh sumber pajak tersebut meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Alat Berat, serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Baca juga: Ubaid Yakub Lantik 7 Pejabat Pemkab Haltim, Berikut Nama dan Jabatannya

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, saat membuka rapat Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah, menegaskan bahwa di tengah dinamika fiskal tahun anggaran 2026, pemerintah daerah dituntut semakin kreatif dan adaptif dalam menggali potensi pendapatan.

Rapat tersebut berlangsung di Ruang Bidadari, Lantai IV Kantor Gubernur Maluku Utara, Senin (12/1/2026), dan menjadi forum penting untuk menyatukan persepsi serta strategi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam meningkatkan kontribusi PAD secara terukur dan berkelanjutan.

“Gubernur sangat serius mendorong peningkatan PAD agar Maluku Utara dapat mencapai kemandirian fiskal,” ujar Sarbin Sehe.

Ia menjelaskan, kebijakan pemerintah pusat yang melakukan penyesuaian dan pemangkasan Transfer Ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 menjadi perhatian serius seluruh OPD. Selama ini, TKD yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Insentif Fiskal (DIF) menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

“Akibat kebijakan pengendalian defisit APBN, sebagian besar daerah mengalami penurunan TKD antara 10 hingga 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dampaknya, Maluku Utara mengalami pengurangan anggaran hingga sekitar Rp700 miliar,” ungkapnya.

Meski demikian, Sarbin menilai kondisi tersebut bukan semata-mata krisis, melainkan momentum memperbaiki tata kelola keuangan daerah dan memperkuat kemandirian fiskal.

“Salah satu strategi utama yang harus kita dorong adalah optimalisasi PAD melalui sektor pajak daerah,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Maluku Utara Hj. Zainab Alting memaparkan capaian PAD yang menggembirakan. Hingga akhir periode, realisasi PAD Maluku Utara tercatat mencapai 105,55 persen dari target yang ditetapkan.

“Target PAD sebesar Rp1,148 triliun berhasil direalisasikan Rp1,212 triliun, atau surplus sekitar Rp63 miliar,” jelasnya.

Zainab mengakui masih terdapat sejumlah sektor pajak yang belum tergarap optimal, khususnya Pajak Alat Berat.

Dalam rapat tersebut juga dipaparkan capaian realisasi UPTD Samsat kabupaten/kota, di antaranya Kota Ternate dengan realisasi Rp22 miliar dari target Rp17 miliar, Halmahera Barat Rp11 miliar dari target Rp9 miliar, serta Halmahera Utara Rp28,2 miliar dari target Rp28 miliar.

Baca juga: Wali Kota Ternate: Pemerintah Hadir atas Kebutuhan Air Bersih Warganya

Sementara beberapa daerah lainnya masih berada di bawah target, dan Kabupaten Halmahera Selatan serta Pulau Taliabu tidak menghadiri rapat.