Fraksi PKB Desak Bupati Halmahera Selatan Atensi Lelang Proyek dan Kasus Kekerasan Seksual

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Ketua Fraksi PKB DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara, Safri Talib, menyoroti sejumlah masalah saat rapat paripurna di gedung DPRD, Jl. Karet Putih, Kecamatan Bacan Selatan, Senin (12/1/2026).

Sejumlah masalah yang disorot adalah terkait waktu pelelangan proyek infrastruktur dengan nilai anggaran fantastis, pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD), serta kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Safri menyebut, masalah-masalah tersebut tak mampu diatasi sepanjang tahun anggaran 2025.

Baca juga: 4 Ramalan Shio Naga 2026: Cinta, Karier, Keuangan dan Kesehatan Tahun Kuda Api

Hal itu berdasarkan hasil pengawasan para anggota DPRD Halmahera Selatan dari Fraksi PKB.

"Kegiatan-kegiatan fisik ini sampai tahun 2026 masih dikerjakan, padahal itu tahun anggaran 2025. Meskipun ada regulasi yang memberikan ruang, tapi dari sisi efisiensi waktu perlu dilakukan perbaikan dan harus dievaluasi oleh saudara Bupati," ujarnya.

Sementara untuk masalah pengelolaan PAD, ia meminta Bupati Halmahera Selatan, Bassam Kasuba, mengaktifkan kembali Tim Optimalisasi PAD di tengah situasi keuangan daerah yang tidak stabil akibat kebijakan efisiensi anggaran oleh Pemerintah Pusat.

"Tim ini sudah dibentuk dua tahun lalu dan sudah melaksanakan tugas, dan sudah meberikan hasil cukup signifikan dalam mendongkrak PAD. Jadi tim ini harus diaktifikan kembali saudara Bupati," imbuhnya.

Sedangkan terhadap masalah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, Safri mengungkapkan bahwa di Halmahera Selatan kasusnya setiap tahun mengalami peningkatan.

Ia lantas mendesak Bupati agar mengatensi hal ini, dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas). Satgas harus melibatkan aparatur setiap pemerintah desa, guna melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah mereka masing-masing.

"Sekalipun tiap tahun kasusnya naik hanya belasan, tapi kekerasan seksual ini adalah soal kemanusian, soal masa depan anak-anak kita. Bayangkan, ada guru di sekolah cabuli siswinya, ada guru ngaji ngaji cabuli santrinya, bahkan ada orang tua cabuli anaknya sendiri."

"Dalam catatan kami di Fraksi PKB, dari sisi pencegahan dan penindakan belum memberikan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, Satgas ini segera dibentuk dan diberi ruang kerja yang cukup," tandas Safri.

Menanggapi sorotan Fraksi PKB, Sekda Halmahera Selatan, Safiun Radjulan, mengatakan setiap masukan DPRD tetap dipelajari dan ditindaklanjuti.

Misalnya di sektor PAD, akan ditangani langsung oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang merupakan OPD baru setelah DPRD mengesahkan Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016.

Baca juga: Imlek 2026 Shio Apa? Cek Bisnis Paling Cuan dan Shio Terhoki Tahun Kuda Api

Safiun juga mengakui penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak belum optimal meski Satgas sudah dibentuk. Ia pun menegaskan pihaknya akan memaksimalkan.

Namun, ia mengungkapkan bahwa kasus kekerasan seksual di Halmahera Selatan, banyak yang diselesaikan secara kekeluargaan ketika sudah masuk ranah hukum. Di sisi lain pemerintah daerah sudah melakukan pendampingan.

"Kita selalu melakukan pendampingan terhadap para korban. Kita juga punya psikolog. Tetapi ketika masuk ranah hukum, para pihak bersengketa ini, dengan sendirinya tidak mau melanjutkan proses hukum," tukas Safiun. (*)