TOPIK
DPRD Halmahera Selatan
-
Pempus, menurut Rustam, terkesan diskriminasi. Di mana konsep disentralisasi telah menjadi Piramida terbalik setelah KB-DBH dipangkas
-
"Surat edaran ini bukan sebuah kewajiban, jadi tidak menjadi kewajiban secara kelembagaan, "kata anggota Komisi I DPRD Halmahera Selatan Sagaf Hi Taha
-
Camat Kecamatan Kepuluan Joronga, Rahmatullah, dua kali absen dari panggilan Komisi I DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara
-
"Karena sudah tidak layak maka Insya Allah di APBD induk 2026 akan dianggarkan, "kata Wakil Ketua DPRD Halmahera Selatan Muslim Hi Rakib
-
"Kita tunggu RPP. Kalau sudah di bahas, maka kita DPRD juga bergerak, "ujar Wakil Ketua DPRD Halmahera Selatan Muslim Hi Rakib
-
"DKP harusnya mengevaluasi, bagaimana sampai budidaya ini tidak berfungsi lagi, "kata Ketua Komisi II DPRD Halmahera Selatan Rustam Djalil
-
"Saya harap OPD pelaksana proyek-proyek besar tersebut harus proaktif, "pinta Ketua Komisi III DPRD Halmahera Selatan Safri Talib
-
"Jumlah anggaran tak pengaruhi program lain yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, "kata Ketua Komisi III DPRD Halmahera Selatan Safri Talib
-
"Ada beberapa, salah satunya masalah sengketa lahan Pasar Labuha sehingga pengaruhi pendapatan Diskoperindag Halmahera Selatan, "kata Rustam Djalil
-
Kondisi bangunan Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara yang berlokasi di Jl. Kebun Karet Putih, Bacan Selatan, makin parah
-
"Hanya Dinas Perkim yang serapan anggarannya di atas 50 persen, "ungkap Sekretaris Komisi III DPRD Halmahera Selatan Irfan Djalil
-
"OPD yang belum mengajukan dokumen lelang diharapkan untuk lebih proaktif, "pinta Sekretaris Komisi III DPRD Halmahera Selatan Irfan Djalil
-
Komisi III DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Safri Talib, akan mendorong tambahan anggaran kepada empat OPD
-
Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Gufran Mahmud, mengungkap penyebab mayoritas anggota DPRD tak hadir
-
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Eliya Gabrina Bachmid, sudah 5 kali berturut-turut absen
-
"Rapat paripurna dengan agenda pembentukan Pansus DOB di Halmahera Selatan akan diagendkan kembali setelah tiga hari, "ujar Muslim Hi Rakib
-
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Muslim Hi. Rakib, mengatakan pihaknya akan mencarikan solusi bagi 586 honorer
-
Karena disetujui Ranperda tentang RPJMD 2025-2029, maka DPRD Halmahera Selatan akan melakukan pembahasan di tingkat selanjutnya
-
"Masa anggaran sebanyak itu tapi RSP katanya seperti rumah hantu, penuh rumput melingkarinya, "ucap Wakil Komisi I DPRD Halmahera Selatan Iksan Basrah
-
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Muslim Hi. Rakib, menyoroti mandeknya pekerjaan proyek jalan hotmix
-
"Insya Allah tanggal 9 Juli itu kita sudah paripurna. Kita sudah komunikasi ke semua fraksi, "kata Wakil Ketua DPRD Halmahera Selatan Muslim Hi Rakib
-
Pemkab Halmahera Selatan, Maluku Utara, diminta memperbaiki rumah warga yang rusak akibat diterjang banjir bandang pada Minggu (22/6/2025)
-
Ketua Komisi III DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara, Safri Talib, menyoroti kinerja Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Ali Dano
-
Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan, Maluku Utara, Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin (Bassam-Helmi) menerapkan skema pembangunan
-
Rapat paripurna DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara, dengan agenda pembentukan panitia khusus (Pansus) Daerah Otonomi Baru
-
Baru 113 desa dari 249 desa di Halmahera Selatan, Maluku Utara yang membentuk koperasi desa (Kopdes) Merah Putih
-
DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, menemukan berbagai masalah yang dalam pelaksanaan Reses ke II tahun 2025
-
Belanja Dana Hibah Pemkab Halmahera Selatan Bermasalah di antaranya pemberian hibah tidak berdasrakan keputusan kepala daerah
-
"Saya sudah langsung ke lapangan sesaat setelah kejadian. Ini harus segera direspon, "ujar Anggota DPRD Halmahera Selatan Kisman Abdullah
-
"Mutu pelayanan harus jadi prioritas. Jangan cuma naikkan tarif, tapi distribusi tersendat, "kata anggota DPRD Halmahera Selatan M Saleh Nijar
