Dana Pusat Berkurang, Wabup Halmahera Selatan Minta OPD Susun RKPD 2027 Lebih Realistis

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Wakil Bupati (Wabup) Halmahera Selatan, Maluku Utara, Helmi Umar Muchsin, membuka forum konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. 

Kegiatan berlangsung di ruangan rapat Bappelitbangda Halmahera Selatan di Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Selasa (20/1/2026).

Dalam sambutannya, Helmi mengatakan forum konsultasi publik merupakan tahapan penting untuk proses perencanaan pembangunan daerah, dengan tujuan menjaring masukan dan saran dari para pemangku kepentingan guna menyempurnakan Ranwal RKPD 2027 sebelum memasuki tahapan perencanaan selanjutnya.

Baca juga: DKP Halmahera Timur Dorong UMKM Perikanan, Nilai Produk Ekonomi Pesisir Ditargetkan Naik

Di hadapan Sekda dan para pimpinan OPD, ia juga menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 harus dilakukan secara partisipatif, terukur, dan berorientasi pada hasil, sesuai ketentuan yang mengatur perencanaan pembangunan daerah.

“Oleh karena itu, masukan dan saran dari seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar Ranwal RKPD benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” imbuh Helmi.

Ia menjelaskan, RKPD 2027 memiliki posisi strategis karena merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Halmahera Selatan Tahun 2025–2029.

RPJMD ini di dalamnya merepresentasikan visi 'Mewujudkan Senyum Halmahera Selatan yang Adil, Maju dan Berkelanjutan Berbasis Agromaritim dalam Bingkai Saruma Penuh Berkah'.

Helmi juga menyampaikan bahwa Pemerintah daerah telah menetapkan tema pembangunan RKPD 2027, yaitu 'Memperkuat Transformasi Pelayanan Publik yang Berdaya Saing dan Pengurangan Ketimpangan Wilayah'.

Tema tersebut akan menjadi landasan utama dalam penentuan arah kebijakan pembangunan daerah.

“RKPD 2027 harus lebih adaptif dan integratif, serta mampu menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan daerah secara cepat, tepat, dan strategis,” ujarnya.

Menurutnya, Ranwal RKPD 2027 difokuskan pada penyelesaian isu-isu strategis nasional dan daerah, pencapaian indikator makro pembangunan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), percepatan pembangunan ekonomi, infrastruktur, serta penguatan program prioritas kepala daerah berbasis agromaritim.

Politisi Partai Nasdem ini pun mengingatkan adanya tantangan besar yang dihadapi pemerintah daerah mulai tahun 2026 dan seterusnya, khususnya terkait kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam menggalih sumber-sumber pembiayaan alternatif.

Baca juga: 6 Shio Ini Menarik Kekayaan dan Kelimpahan Signifikan Besok Kamis 22 Januari 2026

“Pemerintah daerah harus mampu melaksanakan program pembangunan sesuai skala prioritas dengan anggaran yang tersedia, sekaligus berinovasi dan aktif mencari alternatif pendanaan lain untuk mendukung pembangunan daerah,” katanya.

Ia juga berharap, forum konsultasi publik RKPD 2027 dapat dirumuskan rekomendasi, kritik, dan saran yang konstruktif sebagai bahan penyempurnaan.

“Saya berharap penyelenggaraan pembangunan pada tahun 2027 dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel, serta mampu menjawab isu-isu strategis pembangunan daerah,” pungkas Helmi. (*)