Helmi Umar Muchsin: Angka Kemiskinan di Halmahera Selatan Turun 4,81 Persen per 2025

Ringkasan Berita:

1. Umar Muchsin menyebut angka kemiskinan di Halmahera Selatan, Maluku Utara turun 4,81 persen pada tahun 2025.
2. Menurut dia, hal itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Yang mana, dari total penduduk Halmahera Selatan sebanyak 256.970 jiwa, pada tahun 2024 terdapat 13,69 ribu jiwa kategori miskin.
3. Atas hal itu, ia mengatakan ketahanan pangan masih menjadi tantangan akibat ketergantungan pasokan dari luar daerah dan belum optimalnya produksi lokal. 

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Wakil Bupati (Wabup) Helmi Umar Muchsin menyebut angka kemiskinan di Halmahera Selatan, Maluku Utara turun 4,81 persen pada tahun 2025.

Menurut dia, hal itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Yang mana, dari total penduduk Halmahera Selatan sebanyak 256.970 jiwa, pada tahun 2024 terdapat 13,69 ribu jiwa kategori miskin.

"Tapi sudah mengalami penurunan di tahun 2025 sebesar 4,81 persen atau 11,78 ribu jiwa," ungkap Helmi saat membuka forum OPD dalam rangka penyusunan RKPD 2027 di Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan, Rabu (11/2/2026).

Baca juga: Jamkrindo Dukung Program Pidana Kerja Sosial, Siapkan Jaminan dan Pelatihan di Malut

Atas hal itu, ia mengatakan ketahanan pangan masih menjadi tantangan akibat ketergantungan pasokan dari luar daerah dan belum optimalnya produksi lokal. 

"Kemiskinan juga masih menjadi isu struktural, terutama di wilayah pedesaan dan kepulauan," ujarnya.

Lebih lanjut, Helmi menegaskan pertumbuhan ekonomi daerah perlu didorong melalui peningkatan investasi dan konektivitas kepulauan, pembangunan dan pelayanan publik antar pulau. 

Di sisi lain, ia mengklaim peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor penentu pembangunan jangka panjang. 

"Nilai Indeks Pembangunan Manusia Halmahera Selatan pada tahun 2024 sebesar 64,83, sudah mengalami peningkatan di tahun 2025 sebesar 69,05," jelasnya.

Politisi Partai Nasdem ini juga menyatakan perlunya penguatan fiskal daerah, serta pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Baca juga: Polres Halsel Didesak Tangkap Pelaku Penganiayaan Kepala KUA Kepulauan Botang Lomang

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 97 tahun 2025 tentang peta kapasitas fiskal daerah, Halmahera Selatan termasuk dalam kategori tinggi dengan rasio sebesar 0,252.

"Kondisi fiskal daerah saat ini menghadapi tantangan serius, khususnya akibat berkurangnya transfer keuangan dari pemerintah pusat."

"Kondisi ini menuntut kita untuk melakukan inovasi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, penajaman prioritas pembangunan, menghindari pemborosan, serta memastikan setiap program memiliki nilai manfaat yang tinggi,” tukas Helmi. (*)