Inflasi Maluku Utara Tertinggi Nasional, Sherly Laos Siapkan Langkah Konkret Jelang Ramadan

Ringkasan Berita:

1. Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, memimpin High Level Meeting TPID dan TP2DD, Jumat (13/2/2026).
2. Sherly menegaskan bahwa upaya pengendalian inflasi tidak boleh sekadar menjadi agenda rutin birokrasi, tetapi harus menghasilkan dampak konkret.
3. Berdasarkan data terbaru, Maluku Utara mencatat inflasi sebesar 1,48 persen pada periode Januari–Februari 2026, dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 8,79 persen.

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI– Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Maluku Utara, Jumat (13/2/2026).

Dalam pertemuan strategis tersebut, Sherly menegaskan bahwa upaya pengendalian inflasi tidak boleh sekadar menjadi agenda rutin birokrasi, tetapi harus menghasilkan dampak konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat, terlebih menjelang bulan suci Ramadan dan Idul fitri.

Berdasarkan data terbaru, Maluku Utara mencatat inflasi sebesar 1,48 persen pada periode Januari–Februari 2026, dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 8,79 persen. Angka ini menempatkan Maluku Utara sebagai provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi secara nasional.

Baca juga: Wakil Jaksa Agung Dorong Wali Kota dan Bupati di Malut Segera Terapkan UU Pidana Kerja Sosial

Sejumlah komoditas seperti ikan segar, bawang merah, daging ayam, dan telur ayam ras menjadi pemicu utama lonjakan harga. Faktor cuaca ekstrem serta ketergantungan pasokan dari luar daerah memperparah kondisi pasar.

“Inflasi bukan hanya soal angka, tapi soal kesejahteraan rakyat. Saya instruksikan seluruh OPD terkait untuk tidak hanya menjalankan rutinitas, tetapi benar-benar mengimplementasikan solusi nyata agar harga segera stabil,” tegas Sherly.

Sherly memaparkan sejumlah langkah strategis untuk menekan dampak cuaca ekstrem, khususnya terhadap pasokan ikan. Salah satunya optimalisasi cold storage dengan perbaikan fasilitas penyimpanan berkapasitas 100 ton serta penambahan kapasitas 100 ton lagi tahun ini.

Sherly bahkan melarang penjualan stok ikan ke luar daerah saat musim ombak tinggi demi menjaga kestabilan harga di pasar lokal.

Di sektor pertanian, Dinas Pertanian diminta menghidupkan kembali sentra bawang merah di Topo, Kota Tidore. Selain itu, pembangunan pabrik peternakan di Halmahera Utara, Barat, dan Timur terus didorong guna mencapai swasembada daging ayam dan telur.

Tak hanya itu, Pemprov Malut juga mempercepat pembangunan 30 titik Kampung Nelayan Merah Putih, serta mengupayakan penambahan kuota BBM melalui SPBUN untuk menekan biaya operasional nelayan.

Dalam rangka menyambut Ramadan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersinergi dengan Bank Indonesia Maluku Utara dan Badan Pangan Nasional melalui sejumlah program intervensi pasar.

Di antaranya Gerakan Pangan Murah (GPM) terintegrasi, dengan paket pangan senilai Rp200.000 dijual hanya Rp50.000 selama Safari Ramadan.

Kios Sigap Pangan (KSP) yang akan dilaksanakan minimal delapan kali dalam sebulan sebagai penyeimbang harga di pasar utama, dan subsidi ongkos angkut, menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai mandat Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.

Baca juga: Polisi Tangkap Pria 31 Tahun di Kepulauan Sula, Sita 720 Botol Cap Tikus

Menutup arahannya, Sherly menekankan bahwa pengendalian inflasi hanya bisa berhasil jika seluruh kepala daerah dan pemangku kepentingan bergerak bersama.

“Pengendalian inflasi adalah kerja kolektif. Dengan cuaca yang mulai membaik dan stok yang terjaga, kita berharap umat Muslim dapat menjalankan ibadah puasa dengan harga pangan yang lebih ekonomis,” pungkasnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe, Sekretaris Daerah Samsuddin A. Kadir, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota se-Maluku Utara, serta anggota TPID dan TP2DD. (*)