Unkhair Ternate dan Polda Malut Teken PKS, Abdullah W Jabid: Sinergi Hadapi Tantangan Kebangsaan

Ringkasan Berita:

1. Rektor Unkhair Ternare, Abdullah W. Jabid, menegaskan bahwa kerja sama antara kampus dan kepolisian sangat dibutuhkan di tengah situasi sosial dan tantangan kebangsaan yang terus berkembang.
2. Pernyataan itu disampaikannya saat penandatanganan PKS antara Unkhair Ternate dan Polda Malut di Aula Polres Ternate, Jumat (20/2/2026).
3. Menurut Abdullah, perubahan sosial dan politik yang bergerak cepat menuntut adanya kolaborasi yang solid.

TRIBUNTERNATE.COM - Rektor Universitas Khairun (Unkhair) Ternare, Abdullah W. Jabid, menegaskan bahwa kerja sama antara kampus dan kepolisian sangat dibutuhkan di tengah situasi sosial dan tantangan kebangsaan yang terus berkembang.

Pernyataan itu disampaikannya saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Unkhair Ternate dan Kepolisian Daerah Maluku Utara (Polda Malut) di Aula Polres Ternate, Jumat (20/2/2026). Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan buka puasa bersama.

Menurut Abdullah, perubahan sosial dan politik yang bergerak cepat menuntut adanya kolaborasi yang solid. Kampus dan kepolisian, kata dia, memiliki peran masing-masing yang bisa saling melengkapi.

Baca juga: 3 Berita Populer Malut: 3 Poin Digenggaman Malut United Hilang - Harga Daging dan Beras di Taliabu

“Tantangan kebangsaan makin kompleks. Karena itu, sinergi antara pendidikan tinggi dan kepolisian menjadi penting,” ujarnya yang dilansir dalam laman Unkhair Ternate.

Ia menekankan, perguruan tinggi sebagai agent of change dan center of excellence tidak bisa hanya fokus pada kegiatan akademik semata. Konsep “Kampus Berdampak” harus diwujudkan lewat kontribusi nyata untuk menjawab persoalan sosial di masyarakat.

Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah pembentukan Pusat Studi Kepolisian di Unkhair Ternate. Kehadiran pusat studi ini diharapkan memperkuat kerja sama riset, terutama dalam kajian prediktif terkait potensi konflik sosial, radikalisme, hingga isu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Polri punya kekuatan di penegakan hukum dan keamanan, sementara kampus kuat di analisis, riset, dan inovasi. Ketika dua kekuatan ini bertemu, hasilnya tentu lebih maksimal,” katanya.

Terkait wacana penempatan Polri di bawah kementerian, Abdullah menegaskan bahwa secara konstitusi, kepolisian merupakan alat negara di bidang pertahanan dan keamanan yang berada langsung di bawah Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UUD NRI 1945. Posisi tersebut berbeda dengan kementerian negara yang diatur dalam Pasal 17 UUD 1945.

Ia menambahkan, Unkhair Ternate mendukung penuh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara di bidang pertahanan dan keamanan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Baca juga: Mulai Senin 23 Februari 2026, Ini Aturan Pembagian MBG untuk Siswa Selama Ramadan

Sementara itu, Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Waris Agono, menyebut kerja sama ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan antarlembaga secara profesional dan berintegritas.

Menurutnya, kesepakatan tersebut tidak boleh berhenti sebatas penandatanganan dokumen, tetapi harus diterjemahkan dalam program nyata yang terukur dan berkelanjutan demi kepentingan masyarakat Maluku Utara.

Kegiatan itu dihadiri jajaran Polda Malut, para Kapolres, serta pimpinan dan dekan di lingkungan Unkhair. Acara kemudian ditutup dengan buka puasa bersama sebagai ajang mempererat silaturahmi antara kepolisian dan sivitas akademika. (*)