Soal Jembatan Ambruk di Bokimiake, Bupati Halmahera Selatan Diminta Tetapkan Status Tanggap Darurat

Ringkasan Berita:1. Ketua Komisi III DPRD Halmahera Selatan Safri Talib menyayangkan lambatnya penanganan jembatan penyebarangan di Desa Bokimiake, Kecamatan Kayoa Barat
2. Jembatam tersebut ambruk akibat dampak gempa bumi berkuakatan magnitudo 7,6 yang mengguncang Malut-Sulut pada Kamis (2/4/2026) lalu
3. Jembatan dengan panjang 80 meter lebih ini merupakan jalur penyebrangan vital warga Bokimiake dalam melintasi sungai

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Ketua Komisi III DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara Safri Talib menyayangkan lambatnya penanganan jembatan penyebarangan di Desa Bokimiake, Kecamatan Kayoa Barat.

Jembatam tersebut ambruk akibat dampak gempa bumi berkuakatan magnitudo 7,6 yang mengguncang Maluku Utara dan Sulawesi Utara pada Kamis (2/4/2026) lalu.

Jembatan dengan panjang 80 meter lebih ini merupakan jalur penyebrangan vital warga Bokimiake dalam melintasi sungai.

Bahkan jembatan tersebut juga menghubungkan dengan salah satu sekolah yakni SMP 54 Satap.

Baca juga: Warga Bokimiake Halmahera Selatan Swadaya Perbaiki Jembatan Ambruk Akibat Gempa

Safri pun meminta Bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba menetapkan status tanggap darurat, agar jembatan ambruk itu tertangani dengan cepat sehingga warga tak lagi membangun secara swadaya.

"Jembatan ini kan rusak akibat gempa, bukan yang lain. Jadi Bupati tetapkan tanggap darurat dan menunjuk Dinas PUPR atau BPBD cari rekanan untuk kerjakan. Selesai kerja baru dibayar, "pinta Safri saat ditemui di Kantor DPRD Halmahera Selatan, Selasa (7/4/2026).

Lebih lanjut, politisi PKB ini menilai skema penanganan yang digunakan Dinas PUPR saat ini tidak efektif, karena harus menunggu perubahan anggaran. Sementara warga Bokimiake, berharap jembatan itu cepat tertangani.

"Dengan kondisi anggaran yang terbatas ini, tidak efektif kalau dilakukan pegeseran anggaran, baru pekerjaan dilakukan. Jadi ini harus digunakan skema tanggap darurat, "imbuhnya.

Safri juga mengungkapkan bahwa pos Dana Tanggap Darurat (DTT) yang dialokasikan dalam APBD Halmahera Selatan 2026, ada sebanyak Rp50 miliar lebih.

Baca juga: Pemkab Halmahera Selatan dan FKUB Gelar Deklarasi Damai, Berikut 5 Poin yang Disepakati

Hanya saja, sebagian dana itu telah digunakan untuk membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap II dan PPPK paruh waktu.

"Karena (gaji) PPPK yang kemarin itu belum dianggarkan. Tapi kalau memang DTT itu masih ada sisanya, maka harus digunakan untuk bangun itu jembatan. Menurut saya, jembatan itu hanya sekitar Rp 700 sampai Rp 800 juta," ungkapnya.

"Jadi kami di Komisi III akan mendorong agar Bupati tetapkan status tanggap darurat. Nanti BPBD bikin telaah ke Bupati, supaya jembatan itu cepat tertangani, "tandas Safri. (*)