Sekprov Maluku Utara Tegaskan Penyelesaian Tunggakan Gaji PPPK Gelombang II

Ringkasan Berita:1. Sekprov Maluku Utara Samsuddin A Kadir angkat bicara terkait tunggakan gaji 2 bulan PPPK gelombang II pemerintah provinsi khususnya di Biro Umum dan Dinas Pendidikan
2. Keterlambatan pembayaran terjadi karena adanya data pegawai yang belum terinput dalam sistem keuangan daerah
3. Persoalan serupa juga terjadi di Dinas Pendidikan, di mana sebagian guru PPPK belum masuk dalam sistem pembayaran akibat kendala administrasi

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Sekprov Maluku Utara Samsuddin A Kadir angkat bicara terkait tunggakan gaji 2 bulan PPPK gelombang II pemerintah provinsi khususnya di Biro Umum dan Dinas Pendidikan.

Dikatakan, keterlambatan pembayaran terjadi karena adanya data pegawai yang belum terinput dalam sistem keuangan daerah.

"Kalau tidak salah, di Biro Umum ada sekitar 30 orang yang datanya belum terinput di bagian keuangan."

"Karena itu, saya sudah memanggil Kepala BPKAD dan pihak Biro Umum untuk segera menyelesaikan penginputan data agar pembayaran gaji bisa dilakukan, "ujarnya, Kamis (26/2/2026) di Ternate.

Baca juga: Pemkab Halmahera Timur Mulai Jalankan Program ASRI Presiden Prabowo

Persoalan serupa juga terjadi di Dinas Pendidikan, di mana sebagian guru PPPK belum masuk dalam sistem pembayaran akibat kendala administrasi.

Menurutnya, sumber kendala tersebut masih perlu ditelusuri, apakah terjadi di tingkat OPD, bagian keuangan, atau karena kelengkapan data dari pegawai yang bersangkutan.

"Apakah terkendala di keuangan, di dinas terkait, atau memang ada data yang belum dilengkapi oleh yang bersangkutan, itu perlu dicek kembali."

"Yang jelas, kami sudah perintahkan pimpinan OPD untuk segera menuntaskan persoalan ini, "tegas Samsuddin A Kadir.

Karenanya ia menekankan akan percepatan pembayaran gaji PPPK menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terlebih saat ini telah memasuki Ramadan.

Baca juga: AH Alias Ardi Warga Morotai Ditangkap Polisi atas Kepemilikan 42,09 Gram Ganja

"Ini sudah bulan puasa, jangan sampai pegawai tidak menerima gaji, itu sama saja membuat mereka kesulitan."

"Karena itu Ibu Gubernur juga sudah memerintahkan agar segera diselesaikan dan dibayarkan, "janjinya.

"Kami memastikan proses administrasi yang tertunda segera dirampungkan agar hak mereka diterima tanpa penundaan lebih lanjut, "tandasnya. (*)