Dirjen Polpum Akmal Malik Maklumi Bupati Taliabu Keluar Daerah 7 Bulan, Ini Penjelasannya

Ringkasan Berita:1. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malikbmenanggapi positif soal Bupati Pulau Taliabu Sashabila Mus lama tinggalkan daerah kurang lebih 7 bulan

2. Yang mana keberangkatan kepala daerah tersebut terhitung sejak Agustus 2025 hingga Februari 2026

3. Baginya, agenda keluar daerah Bupati Taliabu kemarin kaitannya dengan melahirkan

TRIBUNTERNATE.COM, TALIABU - Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik menanggapi positif soal Bupati Pulau Taliabu, Maluku Utara Sashabila Mus lama tinggalkan daerah kurang lebih 7 bulan.

Yang mana keberangkatan kepala daerah tersebut terhitung sejak Agustus 2025 hingga Februari 2026.

Baginya, agenda keluar daerah Bupati Taliabu kemarin kaitannya dengan melahirkan.

Karena itu, Akmal Malik meminta perlu memahami bahwa takdir perempuan adalah melahirkan.

Baca juga: RM Mas Bima di Taliabu Dibobol Maling, Pelakunya 2 Bocah Belasan Tahun

"Ya kalau kondisi melahirkan, tentunya kita dapat pahami mengurus bayinya dulu, "ujarnya kepada Tribunternate.com saat kunjungan kerja ke Pulau Taliabu, Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, perlu dipahami bahwa pemerintahan bukan hanya melekat pada kepala daerah semata.

Tetapi ada juga Wakil Bupati, perangkat daerah, maupun DPRD, sehingga perlunya kolaborasi bersama.

"Saya tidak mau membela siapapun, tetapi pemerintah itu adalah sistem. Kuncinya adalah bagiamana membangun agar sistem ini bekerja dengan baik, dan yang penting pemerintahan berjalan, "terangnya.

Akmal Malik juga mengaku sudah mendengar wacana yang dimaksud di Pulau Taliabu. 

Ia pun secara pribadi telah meminta pemerintah daerah dan DPRD agar ke depan ada komunikasi yang bagus antar semua pihak.

Baca juga: RSUD Bobong Butuh 4 Dokter Spesialis, Bupati Taliabu: Kita Siapkan Insentif dan Rumah Dinas

Lanjutnya, informasi-informasi tentang kepala daerah seperti ini baginya merupakan masukan yang baik.

Sehingga ia berharap pemerintah kabupaten dan provinsi dapat menjalani komunikasi yang baik lagi.

"Tidak ada yang sempurna, bagi saya pemerintah daerah, masyarakat perlu bertabayun bersama, duduk bersama, bagaimana ke depan pemerintahan berjalan dengan baik, "tandasnya. (*)