Bupati Halmahera Selatan Upayakan Sejumlah Tambang Emas Warganya Segera Miliki WPR

Ringkasan Berita:1. Bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba memastikan akan terus mendorong sejumlah tambang emas warga untuk memiliki izin wilayah pertambangan rakyat (WPR)

2. Diketahui sejumlah tambang emas tersebut dikelola oleh warga secara konvensional

3. Yang mana sejumlah tambang emas yang dikelola itu sempat ditutup polisi pada 2025 lalu karena tak memiliki izin

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Bupati Halmahera Selatan, Maluku Utara Bassam Kasuba memastikan akan terus mendorong sejumlah tambang emas warga untuk memiliki izin wilayah pertambangan rakyat (WPR).

Diketahui sejumlah tambang emas tersebut dikelola oleh warga secara konvensional.

Yang mana sejumlah tambang emas yang dikelola itu sempat ditutup polisi pada 2025 lalu karena tak memiliki izin.

"Koordinasi terkait WPR-nya masih positif. Tinggal kita tindaklanjut sampai ke tingkat Kementerian," kata Bassam dalam keterangannya, Selasa (17/3/2026).

Baca juga: 316 Petugas Kebersihan di Halmahera Selatan Dapat THR Sembako

Ketua DPD PKS Halmahera Selatan ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan menerbitkan WPR.

Karena itu, ia selalu mendorong dan saat ini sejumlah tambang emas berstatus ilegal telah ditetapkan WPR-nya oleh Pemprov Maluku Utara.

"WPR-nya sudah ditetapkan pemerintah provinsi setelah ada rekomendasi-rekomendasi dari kita, jadi tinggal kita ke tingkat Kementerian, "tandas Bassam.

Berikut daftar tambang emas di Halmahera Selatan berstatus ilegal:

1. Tambang emas Kusubibi, Kecamatan Bacan Barat

2. Tambang emas Kubung, Kecamatan Bacan Selatan

Baca juga: Polres Halmahera Selatan Sediakan Tempat Penitipan Kendaraan untuk Pemudik

3. Tambang emas Kaputusan, Kecamatan Bacan

4. Tambang emas Anggai, Kecamatan Obi

5. Tambang emas Manatahan, Kecamatan Obi Barat. (*)