Wakil Gubernur Maluku Utara Paparkan Kinerja 2025, Ekonomi Melonjak

Ringkasan Berita:1. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menyampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD

2. Pemerintah daerah menyoroti capaian pembangunan yang positif, sekaligus mengakui sejumlah tantangan yang masih perlu dibenahi

3. LKPJ ditegaskan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD, Jumat (27/3/2026).

Dalam pidatonya, pemerintah daerah menyoroti capaian pembangunan yang positif, sekaligus mengakui sejumlah tantangan yang masih perlu dibenahi.

Dalam laporan tersebut, LKPJ ditegaskan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran, yang memuat capaian kinerja, realisasi anggaran, hingga tindak lanjut rekomendasi DPRD.

Wagub menyampaikan bahwa secara umum kinerja pembangunan daerah menunjukkan tren positif.

Baca juga: Kepala Inspektorat Halmahera Selatan Dilaporkan ke Kementerian HAM, Ini Kasusnya

Hal ini tercermin dari meningkatnya sejumlah indikator makro, mulai dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi hingga pendapatan per kapita masyarakat.

IPM Maluku Utara tercatat naik dari 71,84 pada 2024 menjadi 72,52 pada 2025. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi mengalami lonjakan signifikan dari 13,73 persen menjadi 34,17 persen, didorong oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, dan investasi daerah.

Tak hanya itu, angka kemiskinan juga berhasil ditekan dari 6,03 persen menjadi 5,81 persen. Pendapatan per kapita masyarakat turut meningkat dari Rp 71,5 juta menjadi Rp96,01 juta per tahun, menunjukkan adanya penguatan kapasitas ekonomi warga.

Namun di balik capaian tersebut, pemerintah daerah juga menyoroti peningkatan tingkat pengangguran terbuka yang naik dari 4,03 persen menjadi 4,55 persen.

Kondisi ini menjadi perhatian serius untuk segera ditangani melalui kebijakan penciptaan lapangan kerja yang lebih efektif.

Dari sisi keuangan, realisasi pendapatan daerah 2025 mencapai Rp 3,629 triliun atau 103,54 persen dari target. Sementara realisasi belanja daerah sebesar Rp 3,259 triliun atau 93,65 persen, yang digunakan untuk mendanai ratusan program pembangunan di berbagai sektor.

Baca juga: Pengangguran Meningkat, Wakil Gubernur Maluku Utara Minta OPD Segera Lakukan Mitigasi

Sarbin juga menegaskan bahwa stabilitas fiskal daerah tetap terjaga, meskipun masih terdapat tantangan dalam pemerataan pembangunan wilayah kepulauan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pelayanan publik.

"Secara umum capaian pembangunan menunjukkan hasil yang baik, namun masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama, "demikian inti pesan dalam pidato tersebut.

Pemprov Maluku Utara berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat, agar pembangunan daerah ke depan dapat berjalan lebih efektif, transparan dan berkelanjutan. (*)