Bupati Halmahera Tengah Serahkan LKPJ T.A 2025, Tegaskan Efisiensi Anggaran dan Pelayanan Gratis

Dalam menghadapi dinamika ekonomi nasional, Bupati menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran, termasuk pengendalian penggunaan kendaraan dinas dan listrik di perkantoran.

Karena itu pemerintah daerah mulai menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) setiap hari Jumat, menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Terkait PPPK, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak melakukan pengurangan, bahkan menambah jumlah tenaga.

"Kebijakan ini diambil sebagai bentuk keberpihakan terhadap kesejahteraan masyarakat."

"Khususnya tenaga guru, tenaga kesehatan serta pegawai yang telah berkeluarga, "tegas Ikram M Sangadji.

Masaih pada kesempatan yang sama, sang bupati juga menyoroti program Rumah Layak Huni (RLH) sebagai kebutuhan dasar masyarakat. 

"Penyelesaian rumah yang belum rampung menjadi prioritas, dan meminta seluruh pimpinan OPD untuk memastikan program tersebut berjalan maksimal, "tegasnya.

Bahkan ia juga mengingatkan kepada peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.

Yang mana melalui kebijakan strategis dalam menghadapi tantangan seperti kekeringan, perubahan iklim serta kondisi suhu laut.

Baca juga: Berikut Usia Kabupaten Halmahera Tengah dengan 10 Kecamatan dan 61 Desanya

"Apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang selama ini telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program kami, "tandas Ikram M Sangadji.

Paripurna pun dilanjutkan dengan penyerahan LKPJ T.A oleh Bupati ke Ketua DPRD didampingi Wakil Bupati serta Pimpinan DPRD.

Penyampaian pada agenda ini ditutup oleh Ketua DPRD Halmahera Tengah Zulkifli Hi. Bayan yang menegaskan bahwa rapat paripurna ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah, serta menjadi ruang evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kebijakan daerah. (*)