KNPI Halsel Desak APH Usut Dugaan Pengkondisian Tender Jalan Lapen Kastim

Ia juga menjelaskan, pihak penyedia yang mobilisasi sebelum ada ikatan kontrak akan menerima risiko sendiri karena pengguna jasa tidak memiliki dasar hukum untuk membayar biaya mobilisasi tersebut.

Kemudian penyedia jasa dapat dianggap melakukan tindakan curang atau melanggar prinsip pengadaan yang sehat, dan penyedia jasa juga dapat dikena sanksi daftar hitam serta diskualifikasi ketika mengikuti lelang proyek tersebut.

"Pengadaan barang dan jasa, itu ada prosedurnya. Itu diatur juga dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2022 dan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020," pungkas Idham. (*)