DBH hingga Tanggung Jawab Lingkungan di Maluku Utara Jadi Sorotan BAM DPR RI

Ringkasan Berita:1. BAM DPR RI yang diketuai oleh Ahmad Heryawan melakukan kunker ke Maluku Utara, Senin (27/4/2026)
2. Kunker ini bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan, mulai dari dampak pembangunan hingga isu-isu sosial di daerah
3. Ahmad: Pihaknya telah menerima berbagai keluhan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota terutama terkait belum tuntasnya pembayaran DBH

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI yang diketuai oleh Ahmad Heryawan melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Maluku Utara, Senin (27/4/2026).

Mengabil lokasi pertemuan di Royal Resto, Ternate, Kunker ini bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan, mulai dari dampak pembangunan hingga isu-isu sosial di daerah.

Kepada sejumlah awak media termasuk Tribunternate.com, Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan usai pertemuan menyampaikan pihaknya telah menerima berbagai keluhan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, terutama terkait belum tuntasnya pembayaran dana bagi hasil (DBH).

"Ini menjadi aspirasi yang akan kami perjuangkan. Insya Allah akan kami tindak lanjuti di pusat melalui koordinasi dengan pimpinan dan Komisi XI, "ujarnya.

Baca juga: 6 Shio Paling Beruntung dan Makmur Besok Rabu 29 April 2026: Siapa Paling Hoki?

Selain itu, sejumlah isu lain juga turut dibahas, seperti tanggung jawab lingkungan perusahaan melalui program corporate social responsibility (CSR), yang diharapkan lebih memperhatikan hak-hak masyarakat di wilayah pertambangan.

"Hal ini tentu akan diperjuangkan melalui forum CSR yang harus dilaksanakan secara bersama-sama, "tambah Ahmad.

Baca juga: Sekkab Halmahera Tengah Lepas 12 CJH, Tekankan Pentingnya Menjaga Nama Baik Daerah

Dalam agenda kunker tersebut, turut hadir perwakilan dari pemerintah kabupaten/kota se Maluku Utara.

Apa yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara aspirasi daerah dan kebijakan di tingkat pusat.

Sehingga berbagai persoalan strategis di Maluku Utara dapat segera mendapatkan solusi konkret. (*)