Ranperda Sudah Disahkan, Penyusunan Struktur Bapenda Halmahera Selatan Belum Kelar

Ringkasan Berita:1. Pemkab Halmahera Selatan belum menuntaskan penyusunan struktur pada Bapenda sebagai OPD baru
2. Padahal, OPD tersebut telah resmi terbentuk sejak Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 disahkan menjadi Perda
3. Bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba mengatakan, tahapan evaluasi telah atas pembentukan Bapenda telah dilakukan oleh Pemprov Maluku Utara

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Pemkab Halmahera Selatan, Maluku Utara belum menuntaskan penyusunan struktur pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai OPD baru.

Padahal, OPD tersebut telah resmi terbentuk sejak Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 disahkan menjadi Perda oleh DPRD melalui rapat paripurna sejak 12 Januari 2026 lalu.

Bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba mengatakan, tahapan evaluasi telah atas pembentukan Bapenda telah dilakukan oleh Pemprov Maluku Utara.

Meski begitu, ia mengaku masih ada sejumlah hal teknis yang perlu dipersiapkan sebelum Bapenda dapat beroperasi secara penuh.

Baca juga: Bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba Pasang Badan Terkait Nasib PPPK

"Ada beberapa hal yang perlu kita siapkan terlebih dahulu, terutama terkait kelengkapan struktur, "kata Bassam di Kantor Bupati Halmahera Selatan, Kamis (30/4/2026).

Ia mengaku pihaknya masih fokus penyusunan struktur organisasi secara menyeluruh, termasuk pengisian jabatan strategis.

Ketua DPD PKS Halmahera Selatan ini pun mengklaim hal ini penting agar pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda nantinya dapat berjalan optimal.

"Untuk pengisian pejabat saat ini masih kita susun. Komposisinya sedang kita rancang agar sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja ke depan, "ungkapnya.

Baca juga: Pemkab Halmahera Selatan Buka Seleksi 3 Jabatan, di Antaranya BKPSDM

Dengan terbentuknya Bapenda sebagai OPD baru, Pemkab Halmahera Selatan berharap pengelolaan dan optimalisasi pendapatan daerah dapat dilakukan lebih terarah dan profesional.

Mengingat, kebijakan efisien anggaran oleh pemerintah pusat dengan menyasar dana transfer ke daerah (TKD), memaksa pemerintah daerah mengejar potensi-potensi yang menghasilkan PAD.

"Secara umum kita sudah dapat hasil review dari pemerintah provinsi. Jadi kalau semuanya (penyusunan struktur Bapenda) sudah selesai, pasti akan kita informasikan kembali, "tandas Bassam. (*)