APBD Malut 2026 Diperketat, Samsuddin A Kadir: Program Kurang Prioritas Dipangkas

Ringkasan Berita:

1. Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, menyatakan bahwa Pemprov melakukan efisiensi APBD 2026 dengan menyasar kegiatan yang dinilai kurang prioritas dan berdampak rendah.
2. Proses ini masih dalam tahap perhitungan oleh TAPD bersama BPKAD dan Bappeda.
3. Dengan kondisi fiskal yang terbatas, penyesuaian belanja dianggap perlu, meski masih terbuka kemungkinan perubahan jika terjadi peningkatan pendapatan daerah, khususnya dari PAD.

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali melakukan langkah efisiensi anggaran dalam APBD Tahun 2026.

Menurut Samsuddin, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas berbagai arahan pemerintah yang saat ini masih dalam tahap perhitungan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Semua arahan tentu kita tindak lanjuti. Saat ini masih dalam tahap perhitungan yang dilakukan oleh TAPD. Setelah itu, baru akan disampaikan kepada OPD untuk ditindaklanjuti,” ujarnya, saat ditemui, Senin (4/5/2026) di Ternate.

Baca juga: AKBP Tri Okta Hendri Ditunjuk Jadi Plt Kabidkum Polda Maluku Utara

Ia menegaskan, seluruh perangkat daerah diminta untuk patuh terhadap kebijakan yang akan ditetapkan, sebagai bagian dari upaya penyesuaian kondisi keuangan daerah.

Meski belum merinci besaran anggaran yang akan diefisienkan, Samsuddin menyebut proses tersebut saat ini masih dikaji oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama Bappeda.

Terkait sektor yang terdampak, ia menjelaskan bahwa efisiensi akan difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang dinilai kurang prioritas, seperti program yang waktunya telah terlewat atau memiliki dampak yang tidak terlalu signifikan.

“Kita akan melihat kegiatan yang waktunya sudah lewat, atau yang output-nya tidak terlalu mendesak. Bukan berarti tidak penting, tetapi kita sesuaikan dengan skala prioritas,” jelasnya.

Samsuddin juga menambahkan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini tergolong terbatas, sehingga diperlukan penyesuaian belanja agar tetap seimbang dengan kemampuan keuangan.

Lebih lanjut, ia menyebut kemungkinan perubahan anggaran akan dilakukan bersamaan dengan proses APBD Perubahan. Jika dalam proses tersebut terdapat tambahan pendapatan baru, maka kebijakan efisiensi bisa saja disesuaikan kembali.

Baca juga: PLN Dorong Electrifying Lifestyle di Maluku Lewat Konversi Motor

“Kalau nanti ada peningkatan pendapatan, terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), tentu bisa menutup kebutuhan yang ada, sehingga tidak perlu banyak penghapusan kegiatan,” katanya.

Ia pun berharap Badan Pendapatan Daerah dapat terus mengoptimalkan potensi PAD guna memperkuat kapasitas fiskal daerah.

“Kita dorong terus peningkatan pendapatan. Karena saat ini kegiatan yang ada juga sudah sangat ketat, jadi yang benar-benar tidak berdampak signifikan itulah yang akan disesuaikan,” pungkasnya. (*)