Purbaya Tolak 2 Proyek Didanai APBN Setelah Sebulan Jabat Menkeu, Termasuk Usulan Luhut Pandjaitan

TRIBUNTERNATE.COM - Baru sebulan menjabat menjadi bendahara negara, Purbaya Yudhi Sadewa langsung mencuri perhatian publik.

Ia yang dikenal ceplas-ceplos, tegas, dan percaya diri, membuat gaya kepemimpinannya jadi sorotan.

Purbaya Yudhi Sadewa dilantik menjadi Menteri Keuangan RI (Menkeu) dalam Kabinet Merah Putih (KMP) yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka pada Senin (8/9/2025).

Baca juga: Jakarta Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025, Indonesia Turunkan 8 Atlet

Ia menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang sudah menjabat sebagai Menkeu RI selama hampir 14 tahun, periode 2005-2010 dan 2016 hingga 2025.

Proyek pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditolak Purbaya

1. Whoosh

Pertama, Purbaya tegas menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh dibebankan pada APBN.

Adapun penolakan ini merupakan respons terhadap opsi yang disampaikan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah.

Menurut Purbaya, proyek Whoosh dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang saat ini sudah berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Danantara sendiri, kata Purbaya, sudah punya manajemen dan deviden sendiri.

"Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya deviden sendiri," ujar Purbaya saat Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Purbaya juga mengungkap, Danantara sudah dapat mengantongi sebesar Rp80 triliun dari deviden dalam satu tahun.

Sehingga, kata dia, seharusnya utang Whoosh bisa teratasi tanpa harus pembiayaan dari pemerintah.

"Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama goverment," tegasnya.

Penolakan Purbaya mendapat respon dari pemerintah. Menurut Menteri Sekretaris Negara RI (Mensesneg), Prasetyo Hadi, pemerintah tengah mencari skema terbaik untuk membayar utang proyek tersebut tanpa talangan dari APBN.

"Beberapa waktu yang lalu sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar," ungkap Prasetyo Hadi, seusai rapat di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.