Warga Negara Asing Bisa Pimpin BUMN, Presiden Prabowo: Regulasinya Sudah Diubah

Ringkasan Berita:

• Warga negara asing (WNA) berpeluang memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia.
• Perusahaan BUMN dipangkas akan dari sekitar 1.000 BUMN menjadi hanya 200 perusahaan.
• Pengelolaan BUMN akan disesuaikan dengan standar bisnis internasional

TRIBUNTERNATE.COM - Presiden RI Prabowo Subianto menyebut, pemerintah membuka peluang bagi ekspatriat atau warga negara asing (WNA) memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Prabowo menjelaskan, regulasi yang menyebut pemimpin BUMN harus seorang WNI telah diubah. Yang mana, perubahan itu sesuai dengan standar bisnis internasional.

"Sekarang non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita. Jadi, saya sangat bersemangat," ujar Prabowo dalam dialog bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, di forum Forbes Global CEO Conference 2025 di St Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025). 

Baca juga: Presiden Prabowo Klaim MBG Buka 1.5 Juta Lapangan Kerja Baru dan Dorong Ekonomi Nasional

Baca juga: 7 Ultimatum Presidium Rakyat Tidore Tolak DOB Sofifi, Gibran Bawa Pulang Dokumen Peningkatan Status

Prabowo turut meminta Danantara mencari talenta terbaik untuk memimpin perusahaan BUMN dan menjalankannya dengan standar bisnis internasional.

"Kalian bisa mencari otak-otak terbaik, talenta-talenta terbaik," tutur Prabowo.

Komitmen Investasi Perlu Ditindaklanjuti Di samping itu, Prabowo juga meminta agar jumlah perusahaan BUMN dipangkas, dari sekitar 1.000 BUMN menjadi hanya 200 perusahaan.

"Saya sudah memberikan arahan kepada ketua Danantara untuk merasionalisasi semuanya, m ional, mungkin 200 atau 230, 240, lalu menjalankannya dengan standar internasional," beber Prabowo.

Prabowo pun meyakini imbal hasil keuntungan BUMN bisa lebih besar dirasakan negara jika jumlah perusahaan dipangkas seperti ini.

"Jadi, saya yakin imbal hasil 1 persen atau 2 persen bisa meningkat, harus meningkat," ucapnya. (*)

Berita ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Prabowo Izinkan Warga Negara Asing Pimpin BUMN, Tidak Harus WNI".