Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Ahok Bakal Jadi Bos BUMN? Inilah Rekam Jejak dan Karier Suami Puput Nastiti Devi

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok disebut-sebut akan memimpin salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis.

TribunJatim.com
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok rencananya akan memimpin salah satu BUMN strategis. 

Ia maju dengan modal Rp 2 miliar, blusukan, dan memberi nomor ponsel pribadinya ke warga. Ahok mengantongi 37,13 persen suara dan menjadi Bupati Belitung Timur periode 2005-2010.

Setelah 16 bulan menjadi bupati, Ahok membenahi sistem keuangan dan birokrasi di Belitung Timur. Ia juga membangun jaminan sosial dan kesehatan di sana.

Selain kesehatan gratis, Ahok juga memberlakukan kebijakan sekolah gratis serta beasiswa.

Kesuksesan ini membuatnya maju sebagai calon Gubernur Bangka Belitung pada 2006. Ia mengundurkan diri untuk maju pencalonan.

Sayangnya, kendati didukung Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Ahok gagal menjadi Gubernur Babel.

Di tahun itu, ia dinobatkan Majalah TEMPO sebagau salah satu dari 10 tokoh yang mengubah Indonesia.

Pada 2007, ia juga pernah dinobatkan sebagai Tokoh Anti Korupsi oleh KADIN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Masyarakat Transparansi Indonesia.

Ahok Sebut Anies Baswedan Terlalu Over Smart

Anggota DPR

Kegagalan itu tak menyurutkan langkah Ahok di politik. Pada 2009, ia maju sebagai calon anggota legislatif dari Partai Golkar. Meski ditempatkan di nomor urut empat, Ahok berhasil meraih suara terbanyak.

Di DPR, Ahok duduk di Komisi II yang membawahi bidang dalam negeri, sekretariat negara, dan pemilu.

Ahok membuat gebrakan sebagai anggota dewan dengan melaporkan secara rutin kinerjanya lewat website pribadi, mulai dari kunjungan kerja hingga pembahasan undang-undang.

Di DPR, Ahok kembali menonjol. Alkisah pada 2010, Ahok sebagai anggota delegasi Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI akan melakukan kunjungan kerja ke Maroko.

Namun ketika anggota yang lain ingin menambah jalan-jalan ke Spanyol, Ahok dan satu anggota Fraksi PKS menolak.

Di periode ini pula kasus korupsi e-KTP berjalan di bawah meja. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin bersaksi semua anggota Komisi II menerima uang suap untuk memuluskan proyek ini.

Namun Ahok membantahnya. Ia menduga namanya masuk dalam daftar penerima, namun ia yakin tak ada yang berani memberinya uang.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved