Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Serba Serbi Kabar Ahok 'BTP' jadi Bos BUMN: Alasan Pemilihan, Penolakan, dan Status Mantan Napi

Sejak kabar pemilihan dirinya sebagai direksi di salah satu BUMN tersiar, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok seolah tak lepas dari sorotan publik.

TribunJatim.com
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok rencananya akan memimpin salah satu BUMN strategis. 

Sebelum Fadjroel Rahman meralat ucapannya, Ahok sempat menegaskan bahwa tak akan keluar dari PDIP.

Ia mengungkapkan tidak akan mundur karena dirinya bukanlah pengurus partai maupun anggota dewan.

"Ya kalau secara peraturan, yang tidak boleh itu pengurus partai atau anggota dewan, saya kan hanya kader," ucapnya dikutip pemberitaan Kompas TV, Kamis (14/11/2019).

Ia menyebut jika peraturan tidak melarang harus mundur dari keanggotaan partai, maka dirinya tetap anggota partai.

"Emang PDI partai terlarang, enggak kan. Kalau peraturannya enggak ya saya tetap anggota partai," ucapnya.
Ahok juga mengungkap kesetiaannya kepada PDIP.

"Saya setia sama PDI Perjuangan kok," ujarnya.

3. Reaksi Tokoh Partai Politik
Sejumlah partai politik turut bereaksi atas dimintanya Ahok menjadi direksi salah satu BUMN.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menilai Ahok bukan sekedar potilikus, namun sosok profesional untuk mengelola BUMN.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto (TRIBUNNEWS.COM/Irwan Rismawan)

“BUMN sekarang kan memang sudah diisi profesional, tidak masalah. Saya tak sebut nama tapi saya bicara mengenai seorang profesional yang masuk BUMN,” ujar Airlangga

Hal senada juga diungkapkan Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon.

Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon
Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon (Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda )

Ia setuju pengangkatan Ahok sebagai pimpinan di salah satu BUMN.

"Diluar kontroversinya di Jakarta, saya yakin pak @basuki_btp ini punya kemampuan mumpuni. Kalau bisa pak Ahok ini diberikan BUMN besar, yg mengurusi hajat hidup orang banyak mas@erickthohir. Seperti PLN atau @pertamina. Jgn BUMN yg "ecek-ecek". Agar kemampuannya tersalurkan pas!," tulisnya di akun Twitter.

Sedangkan Partai Gerindra menghormati keputusan Kementerian BUMN, namun pihaknya menyarankan agar Menteri BUMN berkoordinasi dengan KPK dan BPK terlebih dulu.

4. Reaksi Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo membenarkan, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sedang menjalani proses untuk menjadi pimpinan di salah satu BUMN.

"Kita tahu kinerjanya Pak Ahok. Jadi, ini masih dalam proses seleksi," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Ucapan Duka Jokowi untuk korban bencana alam gempa bumi di Ambon hingga dua mahasiswa korban aksi demontrasi di
Presiden Jokowi (instagram.com/@jokowi)
Halaman
1234
Sumber: Tribun Ternate
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved