Breaking News:

Kebijakan Impor Garam Tuai Kritikan dari Ketua MPR RI dan Anggota DPR Komisi VI

Rencana impor garam dinilai sebagai bentuk nyata dari kegagalan pemerintah dalam meningkatkan potensi garam nasional.

Editor: Rizki A
TribunJabar.id/Siti Masithoh
Seorang petani garam, Raji (52), menggunakan teknologi geomembran dalam proses pembuatan garam di Desa Pegagan Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, Minggu (21/10/2018). 

Menurutnya, hal tersebut dapat memperbaiki dan mengembangkan industri garam dalam negeri.

"Jadi nantinya kuantitas dan kualitas garam dalam negeri dapat setara dan sesuai dengan kebutuhan garam untuk industri," kata Bamsoet.

Tak hanya itu, Bamsoet mengatakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebagai stakeholder pemberi rekomendasi impor garam untuk keperluan industri, perlu berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam menentukan kebijakan impor garam.

"Agar kebijakan impor garam tidak merugikan petani, serta tetap membatasi dan mengikuti ketentuan impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri," jelas Bamsoet.

Baca juga: Wacana Impor Beras 1 Juta Ton: Ditolak DPR, Muncul Pasca-Seruan Benci Produk Luar Negeri dari Jokowi

Baca juga: Kurangnya Skill Petani Lokal Jadi Alasan Indonesia Masih Impor Garam meski Punya Lautan Luas

2. Anggota Komisi IV DPR RI: Seharusnya Pemerintah Berupaya Tingkatkan Produksi Garam

Anggota Komisi IV DPR RI Ema Umiyyatul Chusnah mengatakan, seharusnya kementerian terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bisa bekerjasama dengan kementerian lain, seperti Kementerian BUMN, untuk memaksimalkan perusahaan plat merah di bidang pangan dalam meningkatkan produksi garam.

Namun, saat ini terkesan tidak ada kordinasi yang membuat potensi Indonesia untuk mencukupi kebutuhan garam sendiri tidak terlaksana.

"Tahun 2019 dan 2020 lalu pemerintah mengimpor 2,75 juta ton dan 2,92 juta ton garam. Dan jumlah ini nampaknya tidak akan jauh berbeda pada tahun ini," kata Ema dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/3/2021).

Anggota DPR dari Fraksi PPP ini menyebut, bukan hanya jumlah yang menjadi permasalahan produksi garam nasional, tetapi juga kualitas yang dinilai masih di bawah standar sehingga menjadi salah satu alasan impor.

"Masalah yang sudah terjadi bertahun-tahun seharusnya sudah mendapatkan solusi," ucapnya.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved