Breaking News:

44 Tahun Dikelola Yayasan Soeharto, Aset TMII Senilai Rp20 Triliun Kini Diambil Alih Pemerintah

"Dulu pengelolaannya oleh Yayasan Harapan Kita selama hampir 44 tahun, sementara sekarang ini dikelola langsung oleh Setneg," kata Pratikno.

TRIBUNJAKARTA.COM/NAWIR ARSYAD AKBAR
Sejumlah pengunjung memadati wahana Istana Anak Indonesia di TMII, Cipayung, Jakarta Timur, Senin (24/12/2018). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara RI (Kemensetneg) mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita.

Aset TMII yang pengelolaannya diambil alih pemerintah itu senilai kurang lebih Rp 20 triliun.

Aset milik negara tersebut berhenti dikelola Yayasan Harapan Kita setelah 44 tahun.

Menurut Kementerian Sekretariat Negara RI, istilah yang tepat untuk pengambilalihan aset TMII ini adalah pengelolaan yang bergeser.

"Pengelolaannya saja yang bergeser. Kalau dulu pengelolaannya oleh Yayasan Harapan Kita selama hampir 44 tahun, sementara sekarang ini dikelola langsung oleh Setneg," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam konferensi pers daring, Rabu (7/4/2021).

Pemerintah menyampaikan, pengambilalihan pengelolaan TMII dilakukan karena sejumlah alasan.

Sekretaris Kemensetneg, Setya Utama mengatakan, langkah ini dilakukan demi pengelolaan TMII yang lebih baik.

Baca juga: Setelah Orangtua Tewas karena Tabrak Lari, Gadis Usia 19 Tahun Ini Berjuang Hidupi Tiga Adiknya

Baca juga: Jokowi Teken Aturan Royalti bagi Musisi, Sederet Artis Berikan Apresiasi, Ada Iwan Fals hingga Anji

Baca juga: Polri Minta Maaf & Cabut Telegram Larang Media Siarkan Arogansi Polisi, Hidayat Nur Wahid: Itu Baik

Sejumlah pengunjung memadati wahana Istana Anak Indonesia di TMII, Cipayung, Jakarta Timur, Senin (24/12/2018).
Sejumlah pengunjung memadati wahana Istana Anak Indonesia di TMII, Cipayung, Jakarta Timur, Senin (24/12/2018). (TRIBUNJAKARTA.COM/NAWIR ARSYAD AKBAR)

Sebelum diputuskan pengambilalihan, telah dilakukan audit keuangan dari tim legal Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hasil audit BPK menyatakan bahwa perlu dilakukan pengelolaan yang lebih baik terhadap TMII.

"Ada temuan dari BPK dari bulan Januari 2021, ini untuk laporan hasil pemeriksaan 2020. Rekomendasinya adalah harus ada pengelolaan yang lebih baik dari Kemensetneg terhadap aset yang dimiliki oleh negara tersebut," ujar Setya.

Halaman
12
Editor: Rizki A
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved