Dampingi Pengelolaan Sejak 2016, Pemerintah Ungkap Kerugian TMII Capai Rp 40-50 Miliar per Tahun
Menurut pemerintah, selama dikelola oleh yayasan milik keluarga Presiden ke-2 RI itu, TMII mengalami kerugian hingga mencapai Rp 40-50 per tahun.
Rencana Pemerintah untuk TMII
Melalui Moeldoko, pemerintah mengungkapkan rencana pengelolaan TMII ke depan.
Rencananya, pemerintah akan mengelola TMII sebagai kawasan pelestarian, pengembangan budaya, serta sarana edukasi.
“Dikelola sebagai kawasan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa serta sarana edukasi bermata budaya nusantara,” ujar Moeldoko pada konferensi pers Jumat (9/4/2021).
Moeldoko menyebut, seiring dengan perkembangan pariwisata Indonesia di masa depan, TMII juga harus dikembangan.
“Kita melihat bersama bahwa perkembangan pariwisata Indonesia ke depan semakin baik, maka taman mini ke depan harus betul-betul dikembangan,” lanjutnya.
Sasaran pengembangannya, sebut Moeldoko, adalah pada nilai ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya.
“Sebagai sebuah tempat yang memiliki nilai-nilai keekonomian, nilai sosial budaya, dan beragam nilai di dalamnya,” ujarnya.
Video selengkapnya:
Pemerintah Ambil Alih Pengelolaan TMII dari Keluarga Soeharto
Sebelumnya, Kementerian Sekretariat Negara RI (Kemensetneg) mewakili pemerintah, mengumumkan pengambilalihan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapa Kita.
Aset TMII yang pengelolaannya diambil alih pemerintah dari yayasan milik keluarga Soeharto itu senilai kurang lebih Rp 20 triliun.
Aset milik negara tersebut berhenti dikelola Yayasan Harapan Kita setelah 44 tahun.
Baca juga: Penjelasan Kabag Humas TMII: Yang Diambil Alih Negara Bukan Aset, tetapi Hanya Pengelolaannya
Baca juga: Negara Ambil Alih TMII, Fahri Hamzah: Tien Soeharto sebagai Penggagas Harus Dapat Penghargaan Besar
Menurut Kementerian Sekretariat Negara RI, istilah yang tepat untuk pengambilalihan aset TMII ini adalah pengelolaan yang bergeser.
"Pengelolaannya saja yang bergeser. Kalau dulu pengelolaannya oleh Yayasan Harapan Kita selama hampir 44 tahun, sementara sekarang ini dikelola langsung oleh Setneg," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam konferensi pers daring, Rabu (7/4/2021) dikutip dari Kompas.com.