Mudik Lebaran 2021

Polemik Larangan Mudik Lebaran, Mardani Ali Sera: Pemerintah Harus Tinjau Ulang Kebijakannya

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera memberikan tanggapan mengenai aturan larangan mudik jelang Idul Fitri 2021.

Penulis: Rizki A. Tiara | Editor: Ronna Qurrata Ayun
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. 

Yakni, untuk mengurangi kerumunan dan risiko penularan Covid-19.

Namun, jika masih ada kerumunan di tempat-tempat penyekatan, hal itu jelas menjadi alasan bagi pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan larangan mudik agar sesuai antara pembuat larangan dengan praktik di lapangan.

Sehingga, dengan begitu diharapkan larangan mudik dapat menekan kasus infeksi virus corona.

"Tujuan utama tidak boleh mudik itu kan karena Covid-19, karena kerumunan, karena kemungkinan transmisi dari kota ke desa. Tetapi, dengan berkerumun di tempat-tempat penyekatan, apalagi ada kerumunan-kerumunan lain, menurut saya pemerintah harus betul-betul meninjau ulang kebijakannya agar sesuai atas sama bawahnya. Bahwa, targetnya adalah tidak ada Covid-19 yang naik." jelas Mardani.

Baca juga: Data SAFEnet Sebut UU ITE Jerat Warga dalam 324 Kasus, Ketua MPR: Tak Tutup Kemungkinan Revisi

Baca juga: Kemenag RI Rilis Panduan Malam Takbiran dan Shalat Idul Fitri 2021 di Tengah Pandemi Covid-19

Baca juga: Peneliti: Pimpinan KPK Lempar Nasib 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos Tes ASN ke BKN dan Kemenpan RB

Baca juga: 34 Nama Pegawai KPK yang Dikabarkan Tak Lolos Tes ASN, termasuk Novel Baswedan dan Yudi Purnomo

Meski begitu, Mardani Ali Sera tidak menampik bahwa kunci kebijakan larangan mudik terletak pada bagian detailnya.

Ia memberikan contoh, ASN dan pegawai kantoran bisa diberlakukan larangan mudik, karena mereka memiliki kegiatan.

Sementara, para pekerja informal tak memiliki banyak pilihan aktivitas jika dilarang mudik.

Sebab, jika tertahan di kota perantauan (misalnya, Jakarta), mereka tidak bisa bekerja, tetapi mereka juga tidak bisa pulang ke kampung halaman.

Menurutnya, pemerintah belum bisa memberikan detail alternatif kebijakan bagi para pekerja informal yang dilarang pulang ke kampung halaman.

"The evil is in the detail... Misal gini, oke ASN tidak boleh. Nggak masalah. Pekerja kantoran juga nggak boleh. Nggak masalah. Mereka punya banyak alternatif kegiatan,"

"Tetapi, hampir separuh pekerja kita itu pekerja informal, yang nanti banyak yang tutup, lalu mereka tidak ada yang dilakukan di Jakarta, di sana juga tidak bisa bertemu (keluarga, red.). Kenapa ini tidak juga difasilitasi dengan sebuah kebijakan khusus."

"Misalnya, satu, perginya diatur, minta kepada para majikan untuk membuat kebijakan, cutinya jangan bersamaan, tetapi berbeda... Atau menurut saya, pemerintah belum investasi ke hulunya. Bisa jadi." kata Mardani.

Kemudian, Mardani Ali Sera meyakini, jika pemerintah memperhatikan kebijakannya dengan lebih mendetail, maka larangan mudik akan berjalan dengan lebih maksimal.

"Kalau didetailkan dapet. Contoh, Kementerian Pendidikan sudah buat belum, surat edaran agar menyadarkan anak didik bahwa sekarang di masa Covid-19, kalau ayah ibu ngajak pulang kampung/mudik? Sampaikan ini alasannya. Nanti anak-anak sendiri yang akan memberikan (surat edaran, red)."

Halaman
123
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved