75 Pegawai KPK Dinonaktifkan, Kritikan Berdatangan dari Mardani Ali Sera, Fadli Zon, dan Haris Azhar

Padahal menurutnya, KPK tak banyak memiliki penyidik dengan kualitas yang mumpuni.

Ia menyebut seolah ada kejar tayang dalam penonaktifan 75 pegawai KPK itu.

"Kita tahu jumlah penyidik KPK tidak banyak, yang berkualitas lebih tidak banyak lagi."

"Kenapa seolah ada kejar tayang agar kelompok ini segera tidak memiliki prestasti di KPK ?," jelas anggota Komisi II DPR RI itu.

Mardani mengajak masyarakat untuk tetap mengawal dan menjaga KPK sebagai lembaga independen dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Termasuk juga, didukung pegawai KPK terbaik seperti Novel Baswedan.

"Kita jaga KPK untuk menjadi institusi yang berpestasi dicintai dengan semangat memberantas korupsi, dengan kinerja terbaik."

"Didukung pegawai-pegawai terbaik termasuk Novel baswedan dan kawan-kawan," pungkasnya.

Baca juga: Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap: 75 Pegawai KPK yang Dinonaktifkan akan Lakukan Konsolidasi

Baca juga: Novel Baswedan dan 74 Pegawai KPK Dinonaktifkan, Demokrat: Terkesan Memang Mau Disingkirkan

Baca juga: SK Penonaktifan 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos Tes ASN Beredar, Novel Baswedan akan Melawan

2. Fadli Zon: Sebaiknya Ditinjau Ulang agar Tak Timbulkan Kegaduhan Baru

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberi komentarnya atas penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Fadli Zon, keputusan penonaktifan ini seharusnya ditinjau ulang.

Hal itu lantaran agar tak menimbulkan kegaduhan baru dan spekulasi yang timbul di tengah masyarakat.

"Sebaiknya surat penonaktifan ditinjau ulang agar tak menimbulkan kegaduhan baru n spekulasi bermacam-macam," tulisnya melalui akun Twitter, @FadliZon, Selasa (11/5/2021).

Anggota DPR itu mengatakan, pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN itu menyangkut hal administratif.

Sehingga tak ada kaitannya dengan kapasitas hingga integritas seorang pegawai KPK.