Breaking News:

Presiden Jokowi: Hasil TWK Hendaknya Tidak Jadi Dasar Pemberhentian 75 Pegawai KPK!

Presiden Jokowi nyatakan bahwa hasil tes wawasan kebangsaan (KPK) pegawai KPK sebaiknya tidak jadi dasar pemberhentian 75 pegawai yang tidak lolos.

Penulis: Ronna Qurrata Ayun | Editor: Rohmana Kurniandari
BPMI Setpres
Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan terkait 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) 

TRIBUNTERNATE.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak bisa menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes.

Menurut Presiden Jokowi, hasil dari TWK yang sudah dilakukan oleh pegawai KPK dapat dijadikan sebagai masukan bagi langkah-langkah perbaikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," ucap Jokowi.

Jika pun ada pegawai KPK yang tidak lolos TWK dan dianggap memiliki kekurangan, menurut Jokowi, masih ada peluang untuk memperbaikinya.

Perbaikan tersebut bisa dilakukan dengan cara memberikan pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan melakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi.

"Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan, dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi," tutur Jokowi.

Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan terkait 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK)
Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan terkait 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) (BPMI Setpres)

Baca juga: Anggota Dewas KPK Indriyanto Seno Adjie Dilaporkan 75 Pegawai yang Dinonaktifkan, Ini Profilnya

Baca juga: 75 Pegawai KPK yang Dinonaktifkan Laporkan Firli Bahuri ke Dewan Pengawas KPK

Lebih lanjut, Jokowi mengaku, dirinya satu suara dengan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa peralihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan pegawai KPK, apa pun bentuknya.

"Saya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN," tegasnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, Jokowi meminta kepada pihak berwenang untuk merancang keputusan bagi 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK, sesuai dengan nilai-nilai yang telah ia sebutkan sebelumnya.

"Saya minta kepada para pihak yang terkait, khususnya pimpinan KPK, Menteri PANRB, dan juga Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang saya sampaikan tadi," pungkas Jokowi.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved