Breaking News:

Buntut Polemik 75 Pegawai KPK yang Dinonaktifkan, Firli Bahuri Cs Dilaporkan ke Ombudsman RI

Para pegawai KPK yang dinonaktifkan tempuh upaya lain dengan melaporkan pimpinan KPK ke Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi pelaksanaan TWK.

Tribunnews/Herudin
Ketua KPK, Firli Bahuri saat konferensi pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK dalam kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Minggu (6/12/2020) dini hari. 

TRIBUNTERNATE.COM - Pada Senin (17/5/2021), Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait polemik 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam pernyataannya, Jokowi menyebut bahwa hasil TWK tidak bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang tak lolos.

Menurutnya, jika pegawai yang tak lolos tersebut masih ada kekurangan, seharusnya mereka masih diberi kesempatan memperbaiki kesalahan. Misalnya melalui pendidikan kedinasan.

Selain itu, Jokowi juga mengingatkan alih status menjadi ASN tidak boleh merugikan pegawai KPK.

Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) dalam uji materi UU KPK hasil revisi.

Maka, Jokowi meminta Ketua KPK Firli Bahuri, MenPANRB Tjahjo Kumolo, dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana untuk menindaklanjuti nasib 75 pegawai KPK yang kini dinonaktifkan.

Namun demikian, hingga Rabu (19/5/2021), belum ada tindak lanjut dari pimpinan KPK atas perintah Presiden Jokowi tersebut.

Baca juga: Daftar Harta Kekayaan 5 Pimpinan KPK yang Dilaporkan 75 Pegawai ke Ombudsman RI, Terbanyak Firli Bahuri

Baca juga: Presiden Jokowi: Hasil TWK Hendaknya Tidak Jadi Dasar Pemberhentian 75 Pegawai KPK!

Para pegawai KPK yang dinonaktifkan pun mendesak Firli segera mengikuti perintah Jokowi.

Perwakilan 75 pegawai KPK, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko, meminta Firli tak mengulur waktu melaksanakan arahan Jokowi dan segera mencabut SK penonaktifan.

"Kepala negara kan sudah memberikan statement, sudah memutuskan. Mau apa lagi yang digoreng-goreng, yang dimasak-masak?,” kata Sujanarko di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (19/5).

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved