Breaking News:

51 dari 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Diberhentikan, Wadah Pegawai KPK akan Tentukan Sikap

Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap menyatakan bakal menentukan sikap terkait pemberhentian 51 pegawai KPK yang tak lolos TWK, Selasa (25/5/2021) malam

Editor: Rizki A
Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama
Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap 

TRIBUNTERNATE.COM - Nasib 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) telah diumumkan dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo dan digelar pada Selasa (25/5/2021).

Hasil rapat tersebut pun dipaparkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Berdasarkan hasil pemetaan asesor yang sudah disepakati bersama, kata Alexander, terdapat 24 orang yang dinilai layak mengikuti pelatihan dan pendidikan wawasan kebangsaan dari 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK.

Sementara, 51 dari 75 pegawai KPK lainnya terpaksa diberhentikan karena dinilai tidak bisa mengikuti pelatihan dan pembinaan lanjutan.

"Dari 75 itu dihasilkan bahwa ada 24 pegawai yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi ASN," tutur Alexander, dikutip dari tayangan KompasTV, Selasa (25/5/2021).

"Sedangkan, yang 51 orang ini menurut asesor warnanya sudah merah dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan," lanjutnya.

Baca juga: Buntut 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, 24 Orang akan Dibina, 51 Lainnya akan Diberhentikan

Baca juga: 4 Nama Tokoh Terseret dalam Polemik Ganjar Pranowo dan PDIP, Ada Sandiaga Uno hingga Ridwan Kamil

Baca juga: Direktur Jenderal WHO: Setidaknya 115.000 Tenaga Kesehatan di Dunia Meninggal akibat Covid-19

Terkait hal ini, Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) bakal mempelajari terlebih dahulu hasil konferensi pers terkait pemberhentian 51 pegawai KPK yang tak lolos TWK.

Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap menyatakan bakal menentukan sikap, Selasa (25/5/2021) malam.

Ia menyebut hasil konferensi pers di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kami akan mempelajari dulu hasil konpers-nya tadi yang tidak sesuai arahan presiden dan setelah itu kami akan menyatakan sikap malam ini juga," kata Yudi dalam keterangannya, Selasa (25/5/2021) sore.

Adapun sebanyak 51 pegawai KPK yang diberhentikan masih bekerja hingga 1 Juni 2021.

Mereka diberhentikan akibat tidak lolos asesmen TWK sebagai alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“KPK masih boleh memiliki pegawai non ASN sampai 1 November, karena di Undang-Undang sampai 1 November semua pegawai KPK harus sudah menjadi ASN,” kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Timur, Selasa (25/5/2021).

“Jadi yang pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 51 orang ini itu nanti masih akan menjadi pegawai KPK sampai November 2021,” tambah dia.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved