Breaking News:

Buntut 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, 24 Orang akan Dibina, 51 Lainnya akan Diberhentikan

Hasil rapat koordinasi Menpan RB, Pimpinan KPK, tim BKN, tim asesor dan lainnya, memutuskan untuk memberhentikan 51 pegawai KPK yang tak lolos TWK.

Penulis: Ronna Qurrata Ayun | Editor: Rizki A
Kompas.com/Dylan Aprialdo Rachman
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

TRIBUNTERNATE.COM - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata memaparkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo terkait 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Diketahui, rapat yang digelar pada Selasa (25/5/2021) itu turut dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), tim dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta tim asesor.

Berdasarkan hasil pemetaan asesor yang sudah disepakati bersama, kata Alexander, terdapat 24 orang yang dinilai layak mengikuti pelatihan dan pendidikan wawasan kebangsaan dari 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK.

Sementara, 51 dari 75 pegawai KPK lainnya terpaksa diberhentikan karena dinilai tidak bisa mengikuti pelatihan dan pembinaan lanjutan.

"Dari 75 itu dihasilkan bahwa ada 24 pegawai yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi ASN," tutur Alexander, dikutip dari tayangan KompasTV, Selasa (25/5/2021).

"Sedangkan, yang 51 orang ini menurut asesor warnanya sudah merah dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan," lanjutnya.

Untuk itu, keputusan asesor terhadap 51 pegawai KPK yang tidak lolos menjadi mutlak.

Baca juga: Terima Aduan 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini Pernyataan dan Imbauan Komnas HAM pada Presiden

Baca juga: Buntut Polemik 75 Pegawai KPK yang Dinonaktifkan, Firli Bahuri Cs Dilaporkan ke Ombudsman RI

“Yang 51 tentu karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian asesor tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK,” tegas Alexander.

Lebih lanjut, terkait 24 pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan, mereka diwajibkan menandatangani kesediaan mengikuti pendidikan.

Namun demikian, jika 24 pegawai tersebut telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan masih tidak lolos, maka mereka tidak dapat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bernasib sama dengan 51 pegawai KPK lainnya.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved