Mal hingga Bioskop Sudah Buka, Nadiem Makarim Tegaskan Ini Saatnya PTM Terbatas di Sekolah Dibuka

TRIBUNTERNATE.COM - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, menyatakan bahwa sudah saatnya sekolah-sekolah di Indonesia dibuka untuk melangsungkan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Hal tersebut diungkapkan Nadiem Makarim dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI yang dilaksanakan pada Senin (31/5/2021).

Langkah tersebut diambil oleh Nadiem Makarim berdasarkan kondisi saat ini, di mana tempat hiburan seperti mal dan bioskop hingga tempat kerja telah dibuka kembali.

"Kenyataannya adalah mal, cinema, dan semua tempat kerja sudah dibuka untuk tatap muka. Jadinya sudah saatnya sekolah-sekolah kita melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas," ucap Nadiem Makarim, Senin (31/5/2021).

Pelaksanaan PTM terbatas ini, kata Nadiem, dilakukan dengan sangat hati-hati serta dilengkapi dengan aturan yang ketat dan komprehensif.

Sebelum membuka PTM terbatas, seluruh satuan pendidikan sudah harus memenuhi check list atau daftar periksa yang sudah ditentukan oleh Kemendikbudristek.

Baca juga: Menkes Budi Gunadi Sadikin Dukung Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah, Ini Alasannya

Baca juga: Di Tengah Pandemi Covid-19, 14 Provinsi Ini Tetap Selenggarakan Pembelajaran Tatap Muka

Hal ini dilakukan demi kenyamanan tenaga pendidik, murid-murid serta orangtua murid yang masih khawatir dengan dibukanya PTM terbatas.

Meski demikian, pembelajaran tetap harus dilangsungkan dengan cara hibrid atau pembelajaran campuran, yakni dengan PTM terbatas dan juga pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Pasalnya, kapasitas maksimal yang boleh diisi oleh sekolah hanya 50 persen.

Untuk itu, pihak satuan pendidikan harus melangsungkan pembelajaran campuran antara PTM terbatas dan PJJ dengan cara rotasi.

"Harus hibrid, dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh. Karena mau tidak mau harus rotasi, hanya 50 persen kapasitas yang boleh masuk maksimal," tegas Nadiem.

Selain itu, pemerintah pusat serta pemerintah daerah juga akan terlibat dengan kebijakan PTM terbatas yang akan dibuka pada Juli 2021 mendatang.

Tugas pemerintah adalah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan PTM terbatas.

Jika suatu hari ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 pada satuan pendidikan yang melangsungkan PTM terbatas, maka pemerintah wajib melakukan penanganan kasus dan bisa segera memberhentikan PTM terbatas di sekolah yang terpapar kasus Covid-19.

"Pemerintah pusat dan daerah wajib melakukan pengawasan untuk pelaksanaan tersebut, kalau ada kasus yang terkonfirmasi terpapar Covid-19 segera wajib melakukan penanganan kasus dan bisa memberhentikan pembelajaran tatap muka di sekolah tersebut," ucap Nadiem Makarim.

Nadiem juga mengingatkan bahwa PTM terbatas hanya bisa dilakukan oleh murid ketika orangtua murid memberikan izin.

Orangtua, kata Nadiem, diberikan kebebasan untuk menentukan apakah anaknya dapat kembali ke sekolah atau tetap melanjutkan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

"Hak orangtua yang belum yakin atau belum merasa anaknya bisa jaga protokol atau punya kecemasan lain. Jadi itu bebas orangtua bisa memilih apakah anaknya mau tatap muka, terbatas atau jarak jauh," terangnya.

Nadiem Makarim Libatkan Perguruan Tinggi untuk Akselerasi Vaksinasi Tenaga Pendidik Jelang PTM Terbatas

Mendikbudristek, Nadiem Makarim menyatakan bahwa pihaknya akan melibatkan perguruan tinggi di Indonesia untuk mengakselerasi vaksinasi tenaga pendidik jelang pembelajaran tatap muka (PTM) yang akan dimulai pada Juli 2021 mendatang.

Nadiem Makarim menerangkan bahwa kini progres vaksinasi terhadap tenaga pendidik di Indonesia telah mencapai 28 persen atau 1,54 juta dari keseluruhan 5,6 juta pendidik.

Mengingat pembelajaran jarak jauh akan dimulai dalam waktu dekat, Kemendikbudristek pun berinisiatif untuk melakukan akselerasi pada proses vaksinasi tenaga pendidik di Indonesia.

Untuk itu, Kemendikbudristek akan menjadi salah satu operator dalam memfasilitasi vaksinasi seluruh insan pendidik.

Nadiem menuturkan, inisiatif tersebut dilakukan karena Kemendikbudristek merasa memiliki tanggung jawab dalam tercapainya target vaksinasi bagi tenaga pendidik.

"Jadi kami tidak hanya menunggu dan memfasilitasi saja, tetapi kami merasa Kemendikbudristek ini bertanggung jawab terhadap akselerasi dan tercapainya target untuk memvaksinasi semua guru-guru ini."

"Karena jika hal itu tidak terjadi, kita tidak akan bisa mulai melaksanakan (pembelajaran) tatap muka," terang Nadiem Makarim.

Untuk merealisasikan inisiatif tersebut, Kemendikbudristek pun melibatkan fakultas kesehatan dari sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Indonesia.

Baca juga: Cek 6 Syarat Lengkap Daftar Periksa Sekolah Diperbolehkan Tatap Muka pada Januari 2021 Ini

Baca juga: Nadiem Makarim Sebut Ada Empat Upaya Perbaikan Pendidikan yang Terus Dikerjakan, Apa Saja?

Kata Nadiem, diperkirakan ada 13 ribu tenaga dari perguruan tinggi di Indonesia yang akan membantu program akselerasi vaksinasi bagi tenaga pendidik.

Di antaranya ada 28 fakultas kesehatan dari perguruan tinggi negeri, 21 fakultas kesehatan dari perguruan tinggi swasta, serta rumah sakit pendidikan yang akan terlibat dalam proses vaksinasi tersebut.

"Hampir 13 ribu dari perguruan tinggi kita akan membantu melaksanakan dan mengkoordinasi vaksinasi."

"Dari fakultas kesehatan (perguruan tinggi) negeri ada 28 fakultas yang terlibat, dari fakultas kesehatan (perguruan tinggi) swasta ada 21 yang terlibat dan juga dari rumah sakit pendidikan."

"Jadi semua vaksinator-vaksinator ini yang memiliki pengalaman medis akan kita kerahkan untuk, hanya, khusus, untuk mengakselerasi vaksinasi guru," tutur Nadiem.

Tenaga-tenaga tambahan dari perguruan tinggi yang ada di bawah naungan Kemendikbudristek itu juga menjadi armada tambahan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melaksanakan proses vaksinasi.

"Jadi peran perguruan tinggi ini mengerahkan sdm mereka untuk menjadi vaksinator dan menyediakan tempat atau fasilitas untuk proses vaksinasi," ucap Nadiem.

Selain menyediakan tenaga kesehatan, Kemendikbudristek juga menyelenggarakan acara serta menyediakan fasilitas bagi proses vaksinasi tenaga pendidik.

"Jadi kami akan menyelenggarakan acaranya juga, menyelenggarakan lokasinya juga dan tentunya semua vaksinnya kami ambil langsung dari dinas kesehatan setempat," imbuhnya.

Tak hanya perguruan tinggi, Nadiem Makarim juga mengerahkan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) untuk mengatur serta mengoordinasikan proses vaksinasi terhadap tenaga pendidik.

"LPMP akan mengatur dan menjadwalkan kedatangan PTK ke tempat vaksinasi, memastikan registrasi dan semuanya itu lengkap. Mengundang para guru-guru dan dosen, dan berkoordinasi dengan LLDIKTI, Kanwil, Kemenag dan Disdik, dan menyediakan fasilitas bagi provinsi yang tidak memiliki FK atau lokasi vaksinasi. Jadi itu tanggung jawabnya LPMP," tegas Nadiem.

Nadiem lantas menegaskan bahwa seluruh pihak dari Kemendikbudristek bertanggung jawab terakit inisiatif akselerasi vaksinasi untuk tenaga pendidik.

Hal ini dilakukan Kemendikbudristek untuk memastikan bahwa seluruh tenaga pendidik di Indonesia siap melaksanakan pembelajaran tatap muka pada Juli 2021 mendatang.

"Jadi seluruh kaki tangan Kemendikbud sekarang turun tangan untuk melaksanakan acara-acara vaksinasi massalnya sendiri untuk guru-guru," tukas Nadiem.

(TribunTernate.com/Ron)