Orang Mampu Masih dapat Jatah Subsidi Listrik, Komisi VII DPR RI Pertanyakan DTKS yang Carut Marut

TRIBUNTERNATE.COM - Program subsidi listrik yang diberikan kepada rumah tangga miskin atau tidak mampu menuai kritikan dari Komisi VII DPR RI.

Pasalnya, data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang selama ini digunakan untuk menentukan masyarakat mana yang layak diberikan subsidi masih berantakan.

Hal tersebut dipaparkan oleh anggota Komisi VII DPR RI, Nurhasan Zaidi pada rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021).

Nurhasan Zaidi mempertanyakan DTKS yang digunakan dalam menentukan subsidi listrik terhadap pelanggan rumah tangga miskin atau tidak mampu yang berdaya 450 watt-900 watt.

Nurhasan menilai, DTKS yang ada selama ini masih carut marut.

“Saya yakin di Kementerian ESDM sudah mendengar carut marut DTKS, karena memang persoalan data ini persoalan klasik yang tidak pernah selesai hingga hari ini,” ujar Nurhasan, Rabu (2/6/2021).

Padahal, kata Nurhasan, untuk menuju negara modern, persoalan terkait database harus sudah selesai dan beres.

Baca juga: 3 Kategori Pelanggan PLN Ini Akan Terima Subsidi Listrik Senilai Rp 3 Triliun dari Pemerintah

Baca juga: Cara Dapat Diskon bagi Pelanggan PLN 450VA-900VA Bulan Juni 2021, Ini Besaran Stimulus Listrik PLN

“Saat saya di Komisi VIII, juga jadi keprihatinan kami, nilainya triliunan, tidak kecil. Subsidi juga nilainya ratusan triliun.”

“Sehingga, ketepatan data harus clear sejak awal. Saya tidak tahu sinergi antar kementerian ini sudah clear atau tidak,” sambung Politisi Fraksi PKS itu.

Diketahui, tak jarang orang yang telah meninggal dunia namanya masih tercantum dalam DTKS.

Selain itu, orang-orang yang ekonominya sudah meningkat juga masih terdata tidak mampu dalam DTKS.

Padahal, di luar sana banyak orang yang benar-benar membutuhkan subsidi listrik, namun justru tidak terdata.

Menurut Nurhasan, ini menjadi catatan penting yang harus segera disikapi, agar anggaran negara tepat sasaran.

Jangan sampai yang berhak menerima malah tidak menerima, sementara yang tidak berhak malah menerima subsidi.

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Sartono.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini juga mempertanyakan reformasi subsidi yang akan dilakukan Kementerian ESDM pada tahun 2022 di sektor kelistrikan.

Diketahui, dari data DTKS, ada 15,2 juta pelanggan kelompok 450-400 watt yang berpotensi tidak mendapat subsidi.

Sebagaimana diketahui, hingga saat ini DTKS masih menyisakan persoalan, yakni ada data yang tidak sinkron dengan kondisi di lapangan.

Untuk itu, Komisi VII DPR RI mempertanyakan kepada Menteri ESDM tentang apakah tepat jika melakukan reformasi subsidi dengan mengacu data DTKS yang masih carut marut tersebut.

Baca juga: Subsidi Gaji Ditiadakan, Menko Airlangga Hartarto Beri Penjelasan: Dorong Sektor yang Produktif

Baca juga: Menaker Ida Fauziyah: Program BLT Subsidi Gaji Tak Dialokasikan di APBN 2021

DTKS Tak Pernah Diperbaiki sejak 2015, Risma: Terus Terang Saya Mumet

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku kewalahan dalam memverifikasi dan memvalidasi data penerima bantuan sosial (bansos).

Pasalnya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak pernah diperbaiki sejak 2015 kendati tiap tahun ditemukan adanya persoalan, seperti tumpang tindih data atau tidak sinkron.

"Kalau ada temuan ini harusnya diperbaiki, tahun berikutnya sudah harus perbaiki. Tapi yang terjadi didiamkan saja, Pak. Terus terang saya mumet, saya harus menyelesaikan mulai 2015 ini pemeriksaan," kata Risma, dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Senin (24/5/2021).

Risma mengatakan, selama proses verifikasi dan validasi itu, ia bekerja sama dengan sejumlah instansi, yakni Kejaksaan Agung, Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kemudian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bank Indonesia (BI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Saya sebetulnya ke BPKP lebih sering pak, karena di BPKP dia punya dashboard lebih lengkap, yang masuk ke tempat kita, ke data kita," ujar Risma, seperti dikutip oleh Kompas.com.

Risma menambahkan, perbaikan data ini juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana karena selalu ada temuan masalah terkait data setiap tahunnya.

"Saya terus terang kemarin itu untuk antisipasi Pak supaya tidak masuk ke ranah pidana. Jadi saya tidak ingin, saya jadi membetulkan, karena sebetulnya tiap tahun itu pemeriksaan, temuan itu ada terus," kata dia.

Dari hasil perbaikan data, Kementerian Sosial telah menonaktifkan 21 juta data ganda penerima bantuan sosial.

“Alhamdulillah sesuai janji saya, April bisa menyelesaikan perbaikan datanya (penerima bansos). Hasilnya 21.156.000 data itu ganda dan kami tidurkan. Karena itu, kami meminta daerah-daerah melakukan usulan tambahan untuk bisa kita tampung dan beri bantuan,” kata Risma.

(TribunTernate.com/Ron) (Kompas.com/Ardito Ramadhan)