Tanggapi Korupsi dan Polemik TWK KPK, Mahfud MD: Jangan Salahkan Jokowi, Pelemahan KPK Ulah Koruptor

3. Sebut Pelemahan KPK Ulah Koruptor yang Bersatu

Mahfud MD menyatakan dirinya dalam posisi mendukung penguatan KPK termasuk ia tidak sepakat dengan pemecatan 51 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. 

Namun, kata Mahfud, sejumlah pihak punya pendapat lain.

Mahfud menyatakan, pihak yang tidak sepakat dengan KPK itu termasuk koruptor yang dendam dengan KPK dan berusaha untuk dapat melemahkannya dengan cara apapun.

"Saya sangat hormat pada anak-anak ini (51 pegawai KPK,-Red) semua. Tetapi orang yang merasa punya data lain dan koruptor-koruptor yang dendam dan koruptor yang belum ketahuan tetapi takut ketahuan ini sekarang bersatu untuk hantam itu," kata Mahfud.

Baca juga: IPW: Salah Kaprah Jika Ombudsman, Komnas HAM, dan PGI Mau Diperalat Novel Baswedan cs

Baca juga: 24 Pegawai KPK Disebut Tak Bisa Dibina, Novel Baswedan: Seperti Dibuat Lebih Jelek daripada Koruptor

4. Sebut Korupsi saat Ini Lebih Gila

Selain menyatakan pendapatnya soal polemik TWK, Mahfud MD juga mengutarakan pendapatnya soal korupsi hari ini. 

Menurut Mahfud, korupsi zaman sekarang lebih gila dibandingkan era Orde Baru.

"Beberapa waktu yang lalu ada viral sebuah pernyataan saya bahwa di era reformasi ini, korupsi semakin meluas. Itu pernyataan saya pada tahun 2017, jauh sebelum saya jadi menteri."

"Itu viral lagi, orang yang iseng tanya apakah Pak Mahfud sesudah menjadi pejabat mau meralat pernyataan ini? Apa tidak malu ada di era sekarang, katanya korupsi semakin meluas, lebih meluas di zaman Orde Baru," kata Mahfud dalam sebuah dialog yang disiarkan akun YouTube UGM, Sabtu (5/6/2021).

Mahfud lantas menyebut tidak akan meralat pernyataannya tersebut.

"Saudara, saya katakan, saya tidak akan meralat. Karena kenyataannya sekarang ini saja, sekarang ni hari ini, korupsi itu jauh lebih gila dari zaman Orde Baru. Saya tidak katakan semakin besar apa jumlahnya, semakin meluas," tegasnya.

Mahfud berujar bahwa banyak yang mengeluh kenapa kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ditelantarkan hingga puluhan tahun.

"Mari kita lihat, orang harus paham ini agar tidak selalu menyalahkan, 'Pemerintah kok diam saja, kemarin itu goblok, kok BLBI dibiarkan berjalan sampai begitu lama 20 tahun'," ujar Mahfud menirukan komplain.

Kata dia, perkara BLBI adalah limbah masa lalu yang harus diselesaikan.