Virus Corona
Covid-19 Varian Delta Merebak, Presiden Filipina Duterte Ancam Penjarakan Warga yang Enggan Divaksin
Di tengah merebaknya kasus varian baru virus corona, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengancam akan memenjarakan warganya yang menolak divaksin.
lihat foto
Menurut laporan terpisah oleh pemerintah pada Senin malam, sudah ada 8,4 juta dosis vaksin Covid-19 yang telah diberikan kepada rakyat.
Setidaknya 6,2 juta orang telah menerima dosis pertama, sementara 2,15 juta orang telah divaksin lengkap.
Hingga Senin, Filipina telah melaporkan 1,3 juta kasus infeksi virus corona, dengan hampir 56.000 kasus aktif.
Banyak kasus baru yang dikaitkan dengan lonjakan infeksi di kubu politik Duterte di Mindanao.
Sementara itu, tercatat lebih dari 23.700 orang meninggal dunia akibat Covid-19, termasuk 138 kasus kematian yang tercatat pada Senin.
Baca juga: Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Indonesia Hadapi Dominasi Varian Baru Virus Corona
Baca juga: Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Epidemiolog: Indonesia Sudah Lama dalam Kondisi Herd Stupidity
Baca juga: Dengan Satire, Bintang Emon Umumkan Dirinya Positif Virus Corona: Ini Gue Lagi Di-endorse Covid-19
Rodrigo Duterte juga mengatakan, mereka yang menolak untuk divaksin harus “meninggalkan negara ini”, dan pergi ke India atau Amerika Serikat.
Komunitas medis Filipina telah meningkatkan upaya untuk mendorong warga supaya mendapatkan vaksin virus corona.
Misalnya, membuka pusat vaksinasi/inokulasi di gereja, mal, dan bioskop, demi memberikan akses yang lebih mudah terhadap vaksin Covid-19 kepada warga Filipina.
Pemerintah juga menggunakan insentif agar warganya bersedia menjalani vaksinasi Covid-19, termasuk memberikan hewan ternak.
Namun, pernyataan terbaru Presiden Rodrigo Duterte langsung menuai kecaman dari para praktisi kesehatan Filipina.
Dalam sebuah pernyataan kepada Al Jazeera, Harold Chiu, spesialis endokrinologi di Rumah Sakit Umum Filipina di Manila, mengatakan bahwa ancaman penjara pada warga yang menolak divaksin itu “berlawanan dengan otonomi pasien, dan memenjarakan orang karena menolak intervensi.”
“Saya mendorong semua orang untuk divaksin karena vaksin mampu bekerja dan mencegah kita dari [gejala, red.] Covid-19 yang parah,” lanjut Harold.
Cristina Palabay, pimpin kelompok hak asasi Karapatan, mengatakan ancaman Rodrigo Duterte “tidak memiliki dasar hukum.”
“Dasar hukum untuk pernyataan seperti itu sangat dipertanyakan, dan secara moral maupun sosial, itu tidak dapat diterima,” kata Palabay, seraya menambahkan bahwa pendekatan Duterte hanya akan menakut-nakuti orang.
“Ini akan menimbulkan implikasi luas tentang bagaimana kita mempromosikan dan meningkatkan sistem perawatan kesehatan yang benar-benar komprehensif di negara ini,” katanya kepada Al Jazeera.
