BEM UI Juluki Jokowi sebagai The King of Lip Service, Ini Tanggapan dari Para Tokoh Partai Politik
BEM UI menyematkan julukan The King of Lip Service sebagai bentuk kritikan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
lihat foto
TRIBUNTERNATE.COM - Nama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) saat ini tengah menjadi perbincangan.
Sebab, BEM UI menyematkan julukan The King of Lip Service sebagai bentuk kritikan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Julukan Jokowi sebagai The King of Lip Service diketahui dari sebuah unggahan di akun Twitter BEM UI, @BEMUI_Official, pada Sabtu (26/6/2021).
Dalam media sosial tersebut, BEM UI mengunggah foto presiden Jokowi dan mengeditnya menggunakan mahkota di kepalanya.
Unggahan ini pun membuat BEM UI viral di media sosial berlambang burung berwarna biru tersebut.
Selain itu, akun BEM UI menyebutkan sejumlah hal yang melatarbelakangi timbulnya julukan The King of Lip Service.
Mula-mula, akun BEM UI menulis, Presiden Jokowi kerap mengumbar janji yang akhirnya tidak ditepatinya.
Jokowi juga disebut sering kali memberikan pernyataan yang tidak selaras dengan kondisi sebenarnya.
Mereka mencontohkan, pernyataan Jokowi yang menyebut dirinya rindu didemo, tetapi justru tak muncul ketika ada aksi-aksi demonstrasi di Istana Negara.
BEM UI juga menyinggung komitmen Jokowi untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menurut mereka tidak sesuai dengan kondisi saat ini.
Faktanya, saat ini malah ada sejumlah upaya pelemahan KPK.
Mulai dari revisi UU KPK, kontroversi Ketua KPK Firli Bahuri, hingga tes alih status ASN lewat tes wawasan kebangsaan (TWK) yang membuat puluhan pegawai KPK dinonaktifkan.
"Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya," tulis akun tersebut, dilihat pada Minggu (27/6/2021).
"Semua mengindikasikan bahwa perkataan yang dilontarkan tidak lebih dari sekadar bentuk "lip service" semata," imbuhnya.
BEM UI juga menyoroti pernyataan Jokowi pada Februari lalu yang mendorong revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jika dirasa tidak memberi keadilan.
