BEM UI Juluki Jokowi sebagai The King of Lip Service, Ini Tanggapan dari Para Tokoh Partai Politik
BEM UI menyematkan julukan The King of Lip Service sebagai bentuk kritikan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
lihat foto
Walaupun hasil kinerja Jokowi belum maksimal, Habiburokhman menilai hal tersebut karena banyak dipengaruhi faktor eksternal.
Ia mencontohkan soal pencapaian ekonomi yang belum baik karena ada pandemi Covid-19.
"Soal ekonomi misalnya, kita tahu kita di tengah situasi pandemi Covid-19 tentu banyak target yang meleset," ujar Anggota Komisi III DPR RI itu.
Sedangkan, soal polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kata Habiburokhman, Jokowi sudah tegas dan tidak mencampuri lebih jauh.
"Karena nanti dikira mengganggu independensi KPK. "
"Lagi pula kasus tersebut masih berproses, nasib 75 karyawan itu belum final," tambahnya.
Baca juga: Wakil Bupati Lampung Tengah Minta Maaf setelah Video Dirinya Joget tanpa Masker di Kerumunan Viral
Baca juga: Pakar: Meski Mutasi Bersifat Alamiah, Mutasi Virus Corona Bisa Berisiko Turunkan Efektivitas Vaksin
Baca juga: Kasus Covid-19 Naik Tajam, MUI Usul Indonesia Tutup Pintu Keluar Masuk: 14 Hari Apa Sih Maknanya?
3. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menilai julukan The King of Lip Service terhadap Presiden Joko Widodo sebagai kritik yang biasa.
Namun, menurutnya, penyampaian kritik itu harus berdasarkan data yang akurat.
"Menyampaikan kritik itu harus akurat," kata Awiek, sapaan akrabnya kepada Tribunnews.com, Minggu (27/6/2021).
Awiek mencontohkan, soal polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, sebagai lembaga independen KPK punya kewebangan sendiri yang tak bisa diintervensi oleh siapapun.
Apalagi terbukti ada putusan Mahkamah Agung yang menguatkan langkah pimpinan KPK ketika ada yang menggugat secara hukum.
"Nah sesuatu yang sudah jelas ada jalur penyelesaiannya tidak perlu ditarik-tarik politik interest," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPR RI itu.
"Terkait statement Jokowi sudah benar bahwa jangan langsung hasil TWK dijadikan alasan untuk memgamputasi hak orang. Tapi juga bisa dipadukan dengan nilai-nilai lainnya," ucapnya.
