Inggris akan Akhiri Lockdown Covid-19: Tak Ada Lagi Masker, Tak Ada Jaga Jarak, Tak Ada Perintah WFH
Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, telah menetapkan rencana final untuk pelonggaran lockdown Covid-19 di Inggris pada Senin (5/7/2021).
TRIBUNTERNATE.COM - Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, telah menetapkan rencana final untuk pelonggaran lockdown Covid-19 di Inggris pada Senin (5/7/2021).
Rencana tersebut di antaranya termasuk penghapusan undang-undang yang mengatur tentang jarak sosial atau physical distancing, penggunaan masker, dan mengakhiri kebijakan work from home (WFH).
Johnson mengatakan, ia memperkirakan pencabutan pembatasan akan dilakukan pada 19 Juli 2021 mendatang.
Keputusan akhir akan diumumkan pada 12 Juli 2021, kata Johnson dikutip dari Channel News Asia.
Beberapa elemen, termasuk kebijakan pendidikan dan perjalanan akan diumumkan pada akhir pekan ini.
Baca juga: Denial hingga Terlambat Lockdown, 5 Penyebab Pemerintah Dicap Gagal Atasi Pandemi Menurut LP3ES
Baca juga: Jeda Pemberian Dosis Kedua Vaksin Covid-19 yang Lebih Lama Kemungkinan Bisa Naikkan Tingkat Imunitas
Berikut rencana pelonggaran lockdown Pemerintah Inggris selengkapnya:
1. Penggunaan masker
Peraturan yang mewajibkan penggunaan masker penutup hidung dan mulut akan dicabut.
Meski demikian, pemerintah Inggris akan terus merekomendasikan keadaan tertentu di mana masker harus digunakan.
Namun, itu tidak wajib dan penggunaannya diserahkan kepada masing-masing individu.
Penyedia transportasi masih bisa memilih untuk tetap menggunakan masker jika mereka ingin melakukannya.

2. Menjaga jarak
Tidak akan ada batasan tentang berapa banyak orang yang boleh berada dalam satu pertemuan.
Hal ini berlaku untuk pernikahan, pemakaman, dan acara sosial lainnya.
Penghapusan aturan jaga jarak juga berlaku di rumah perawatan seperti panti jompo.
Meski demikian, pemerintah akan tetap melakukan langkah-langkah pengendalian jika ada peningkatan infeksi.
Tidak ada aturan lebih lanjut yang mengatur orang untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter.
3. Hospitality
Tidak akan ada batasan kapasitas di tempat perhotelan atau persyaratan untuk menyediakan layanan meja.
Klub malam dan bisnis lain yang sebelumnya ditutup secara paksa, sekarang sudah bisa dibuka.
4. Perjalanan
Pemerintah Inggris akan bekerja sama dengan industri transportasi untuk mengizinkan individu yang sudah divaksinasi penuh dari negara-negara dengan tingkat risiko sedang untuk kembali ke Inggris tanpa karantina.

5. Acara besar
Tidak akan ada batasan jumlah orang yang boleh menghadiri acara besar seperti pertandingan olahraga dan konser.
6. Vaksinasi
Untuk mempercepat pemberian vaksin, interval pemberian dosis untuk mereka yang berusia di bawah 40 tahun akan dikurangi menjadi delapan minggu saja, dari yang sebelumnya 12 minggu.
7. Work From Home (WFH)
Orang-orang tidak akan lagi diperintahkan untuk bekerja dari rumah (WFH).
Keputusan untuk kembali ke kantor diserahkan pemerintah kepada masing-masing perusahaan.
Pemerintah akan menghapus aturan bagi pengusaha tentang cara membuat tempat mereka 'aman dari Covid-19'.
Hal itu akan digantikan dengan serangkaian pedoman yang lebih ringan.
Baca juga: Lindungi Diri dari Varian Baru Virus Corona, Simak Panduan Terbaru Cara Mengenakan Masker
Baca juga: Kenali dan Hindari! Ini Kondisi yang Bisa Buat Covid-19 jadi Mudah Menular
8. Pengetesan
Sistem pengujian dari pemerintah akan terus dilakukan pada warganya yang memiliki gejala Covid-19.
Tes gratis yang diberikan bagi orang tanpa gejala akan tersedia hingga September 2021.
9. Isolasi mandiri
Aturan isolasi mandiri akan tetap berlaku bagi mereka yang dinyatakan positif Covid-19.
Hal itu juga berlaku bagi mereka yang diberi instruksi oleh sistem tes berdasarkan penelusuran pemerintah.
Namun, pemerintah berencana membebaskan mereka yang telah disuntik dua dosis vaksin dari kewajiban isolasi mandiri, meskipun mereka diidentifikasi melakukan kontak dengan seseorang yang positif Covid-19.
10. Sertifikasi diri
Pemerintah Inggris telah memutuskan untuk tidak mengejar sistem sertifikasi status Covid-19 yang ditegakkan secara hukum.
SUMBER: Channel News Asia
(TribunTernate.com/Ron)