Jika KPK Tak Ikut Rekomendasi, Komnas HAM akan Berikan 11 Temuan Pelanggaran HAM TWK ke Jokowi

TRIBUNTERNATE.COM - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bahwa pihaknya menemukan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dijalani oleh para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

TWK tersebut diselenggarakan oleh KPK bersama dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Komnas HAM menyebut, hasil temuan pelanggaran HAM dalam TWK tersebut nantinya akan diberkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), jika Ketua KPK dan jajarannya enggan mengikuti rekomendasi Komnas HAM.

"Laporan kami berikan ke presiden. ASN (Aparatur Sipil Negara) tersebut, otoritas paling tinggi adalah presiden selaku pembina kepegawaian," kata Komisioner Pemantauan/Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam kepada Tribunnews.com, Rabu (18/8/2021).

Sementara itu, ada sebanyak 11 dugaan bentuk pelanggaran HAM yang ditemukan dalam TWK.

Baca juga: Komnas HAM Minta Jokowi Ambil Alih Asesmen TWK Pegawai KPK, Ajukan 5 Rekomendasi kepada Presiden

Baca juga: Firli Bahuri Pernah Bilang Bakal Perjuangkan Nasib 75 Pegawai KPK, Novel Baswedan: Tak Ada Faktanya

Bentuk pelanggaran HAM tersebut diantaranya:

1. Pelanggaran hak atas keadilan dan kepastian hukum

2. Pelanggaran hak atas perempuan

3. Pelanggaran hak untuk tidak didiskriminasi

4. Pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan

5. Pelanggaran hak atas pekerjaan

6. Pelanggaran hak atas rasa aman

7. Pelanggaran hak atas informasi

8. Pelanggaran hak atas privasi

9. Pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat

10. Pelanggaran hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan

11. Pelanggaran hak atas kebebasan pendapat

Komnas HAM mendesak agar para pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat tetap diangkat sebagai ASN, sesuai rekomendasi presiden.

Hal itu juga sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa pegawai KPK tidak boleh dirugikan saat menjalani alih status.

Selain itu, Komnas HAM juga mendorong agar nama baik para pegawai KPK yang tidak lolos TWK dipulihkan, serta mendorong agar ada evaluasi pelaksanaan TWK.

Tak berhenti sampai di situ, Komnas HAM juga meminta agar Jokowi membina pejabat kementerian lembaga dalam proses TWK.

Pembinaan itu dilakukan agar pejabat patuh pada perundang-undangan yang berlaku dan perlu ada penguatan nilai wawasan kebangsaan.

Tanggapan KPK

KPK sendiri menghormati hasil penyelidikan Komnas HAM tentang TWK.

Namun, mereka belum bisa bersikap, karena hasil pemeriksaan secara utuh belum diserahkan kepada KPK.

"Sejauh ini KPK belum menerima hasil tersebut. Segera setelah menerimanya, kami tentu akan mempelajarinya lebih rinci temuan, saran, dan rekomendasi dari Komnas HAM kepada KPK," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (16/8/2021).

Ali menegaskan bahwa proses alih status pegawai KPK menjadi ASN bukan tanpa dasar, tetapi amanat peraturan perundang-undangan yang telah sah berlaku, yakni UU Nomor 19 tahun 2019, PP Nomor 41 Tahun 2020, dan Perkom Nomor 1 tahun 2021.

Ia pun mengatakan, KPK telah memenuhi aturan dalam pelaksanaan TWK.

"Dalam pelaksanaannya KPK pun telah patuh terhadap segala peraturan perundangan yang berlaku, termasuk terhadap putusan MK dan amanat Presiden.”

“Yakni dengan melibatkan kementerian/lembaga negara yang punya kewenangan dan kompetensi dalam proses tersebut," ujar Ali.

Baca juga: Pakar: Jokowi dan Pimpinan KPK Bisa Digugat Melawan Hukum, Jika Tak Taati Rekomendasi Ombudsman RI

Baca juga: Daftar Nama 18 Pegawai KPK yang Mengikuti Diklat Bela Negara Kemenhan RI dan 6 yang Menolak

Ali mengatakan, proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN saat ini juga sedang dan masih menjadi objek pemeriksaan di Mahkamah Agung (MA) dan MK.

Kini, lembaga antirasuah itu meminta publik menunggu hasil pemeriksaan di MA dan MK.

"Sebagai negara yang menjunjung tinggi asas hukum, sepatutnya kita juga menunggu hasil pemeriksaan tersebut.”

“Untuk menguji apakah dasar hukum dan pelaksanaan alih status ini telah sesuai sebagaimana mestinya atau belum," kata dia.

Di sisi lain, BKN memilih untuk tidak merespons soal temuan Komnas HAM.

Mereka melihat rekomendasi Komnas HAM kepada Presiden Jokowi, sehingga BKN tidak mau ikut campur dalam temuan Komnas HAM tersebut.

"Rekomendasi Komnas HAM ditujukan ke presiden, sehingga BKN tidak dalam kapasitas untuk merespons," kata Karo Humas BKN Satya Pratama, Selasa (17/8/2021).

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Komnas HAM akan Berikan Hasil Temuan ke Jokowi Jika KPK Tak Ikuti Rekomendasi